Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MENKOPOLHUKAM Mahfud MD menegaskan Pemerintah Indonesia menempuh pendekatan persuasif dalam upaya membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Paro, Nduga, Papua Pegunungan.
Menurut Mahfud, Pemerintah terus berupaya mengutamakan keselamatan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut.
"Pemerintah akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penyelamatan terhadap sandera dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif, karena yang diutamakan adalah keselamatan sandera," kata Mahfud dalam video keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Kemenkopolhukam, seperti dipantau di Jakarta, hari ini.
Kendati demikian, Mahfud menegaskan bahwa Pemerintah tidak menutup kemungkinan menempuh upaya lain mengingat penyanderaan warga sipil adalah tindakan yang tidak bisa diterima dengan alasan apa pun.
"Oleh sebab itu, upaya persuasif menjadi pedoman utama demi keselamatan sandera, tetapi Pemerintah tidak menutup upaya lain," tambahnya.
Dia juga mengatakan Pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Selandia Baru guna memantau dan mengakselerasi penanganan pembebasan Philip Mark Mehrtens.
Mahfud menegaskan kembali bahwa Papua adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik menurut konstitusi RI, hukum internasional, maupun fakta yang sedang berlangsung.
"Oleh sebab itu, karena Papua adalah bagian yang sah dari NKRI dari berbagai aspek, maka Papua seterusnya dan selamanya akan tetap menjadi bagian yang sah dari NKRI," ujarnya.
Baca juga: MA Pangkas Hukuman Mantan Menteri KKP, Cederai Rasa Keadilan
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri mengonfirmasi bahwa pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens saat ini bersama KKB di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Namun, Mathius belum bisa memastikan lokasi tepatnya.
Dia menyatakan masih menunggu laporan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat yang diturunkan Bupati Nduga Narnia Gwijangge ke Paro.
Sebelumnya, pada Jumat (10/2), Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyatakan personel gabungan TNI-Polri telah mengevakuasi sedikitnya 25 warga sipil akibat intimidasi KKB.
KKB pimpinan Egianus Kogoya dilaporkan membakar pesawat milik Susi Air yang dikemudikan Philip Mark Mertens di Lapangan Terbang Distrik Paro.
KKB sebelumnya juga sempat mengancam hendak membunuh 15 pekerja bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan puskesmas di Paro.
Lima belas pekerja tersebut sempat melarikan diri ke hutan dengan dibantu masyarakat setempat, sebelum dievakuasi ke Timika oleh TNI-Polri dari kawasan Gunung Wea dengan menggunakan tiga helikopter pada Rabu (8/2).(Ant/OL-4)
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Satgas Damai Cartenz 2026 ungkap identitas Meno Kogoya dkk sebagai pelaku penembakan pesawat Hercules & teror di Yahukimo. Simak daftar perannya di sini.
Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menetapkan sembilan tersangka teror KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan, usai operasi 11 hari dan pengamanan ketat pasca eskalasi kekerasan.
Aksi kekerasan KKB dinilai tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan dan kehidupan masyarakat.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan memperkuat pengamanan bandara khususnya di wilayah di Papua menyusul insiden penembakan pesawat perintis di Papua Selatan.
Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, mengutuk keras aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Menurut Mahfud, dalam beberapa waktu terakhir, DPR cenderung menunjuk calon hakim konstitusi secara internal tanpa proses seleksi terbuka.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved