Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus melakukan Rapat Konsultasi dengan Komisi I DPR RI membahas permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) untuk tiga negara sahabat, yaitu Republik Perancis, Republik Filipina dan Republik Turki.
“Baru saja kita rapat untuk mengambil keputusan terkait Dubes LBBP untuk negara sahabat yaitu Republik Perancis, Republik Filipina dan Republik Turki,” ungkapnya usai memimpin rapat konsultasi secara tertutup, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2).
Disampaikan Lodewijk, Indonesia memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan Republik Perancis, Republik Filipina, dan Republik Turki. Hal itu terlihat dari jalinan kerja sama antara negara di berbagai sektor.
“Misalnya dengan Republik Perancis, dari sisi ekonomi kita mengalami pertumbuhan (ekspor) hingga 7,24 persen dan salah satu produk andalan adalah kelapa sawit. Maka itu diharapkan nanti melalui Perancis diharapkan (menjadi pintu) masuknya produk kita ke Uni Eropa.
Sementara, dari sisi pertahanan, Lodewijik berharap Indonesia akan mengembangan kerja sama dengan Perancis, salah satuya dengan pembelian kapal selam. “Kami (DPR) berharap bukan hanya membeli, tetapi juga mendapatkan kerja sama Transfer of Technology (ToT) dari Perancis. Sehingga kita bisa merawat dan memproduksi alat pertahanan kita sendiri,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Sementara kerja sama dengan Filipina, Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini, berharap adanya peningkatan kerja sama di bidang pertahanan
“Beberapa waktu lalu, diketahui, ada seorang pilot berasal dari Papua ditangkap di Filipina karena membeli senjata secara ilegal untuk dipasarkan di Papua (Kelompok Kriminal Bersenjata). Dengan adanya peningkatan kerja sama, diharapkan suplai senjata ke papua bisa diputus,” tegasnya.
Baca juga : Gus Muhaimin Minta Industri Media Perhatikan Kesejahteraan Jurnalis
Terakhir, terhadap negara Turki, Lodewijk sempat sampaikan ucapan bela sungkawa atas musibah gempa tektonik yang terjadi di Turki dan Suriah baru-baru ini. Karenanya, dalam kesempatan ini pula, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah sigap membantu penanganan gempa dengan mengirimkan bahan makanan dan tenaga medis.
“Karena kita tahu persis kita baru saja merasakan hal yang sama apa yang terjadi di (gempa) Cianjur. Rasa persaudaraan kita saling membantu ini penting,” jelasnya.
Ia berharap, ke depannya, dengan adanya dubes Turki yang baru, kerja sama di sektor pertahanan dapat diperkuat. Salah satu satu produk andalan kerja sama adalah jenis medium tank kelas harimau.
“Saya berharap kehadiran Dubes LBBP bisa memperkuat kerja sama antar negara, baik di bidang pertahanan maupun ekonomi,” ungkapnya.
Diketahui, beberapa hari lalu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengunjungi Menhan Turki Halusi Akar di Bakanliklar, Ankara, Turki, dalam rangka menindaklanjuti rencana aksi kerja sama pertahanan. Dalam pertemuan itu, keduanya menandatangani rencana aksi dari kerja sama pertahanan kedua negara.
Pascarapat konsultasi ini, Lodewijk mengakui DPR RI akan segera mengirim surat ke Presiden RI untuk mendapatkan persetujuan Dubes LBBP ini oleh Presiden Joko Widodo. (RO/OL-7)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
DUNIA semakin bersatu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, terutama dari negara Barat.
Syahganda berpendapat langkah tegas Macron dan Starmer itu harus apresiasi, dan Presiden Prabowo Subianto perlu mengekspresikan penghargaan positif itu secara terbuka.
Negara-negara Arab dan Barat menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza.
NIAT Prancis dan sejumlah negara lain untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dinilai sebagai langkah penting dalam peta diplomasi internasional.
PRANCIS menyatakan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina adalah melalui solusi dua negara.
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved