Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar media massa dapat mendorong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan jujur dan adil memasuki tahun politik.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2023 di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (9/2). "Media harus mendorong pelaksanaan pemilihan umum agar berjalan jujur, adil, dan meneguhkan persatuan Indonesia," kata Presiden Jokowi seperti disaksikan secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.
Jelang tahun politik, Presiden meminta agar media massa terus berpegang teguh pada idealisme dan objektivitas agar tidak tergelincir dalam polarisasi.
Kemudian, katanya, media massa harus tetap menjadi pilar demokrasi keempat dan menjadi referensi utama bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi.
Presiden menyebut dunia pers saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja karena semakin banyak media informasi digital yang mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme autentik.
Dia menyampaikan dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Tetapi saat ini isu utama dunia pers sudah bergeser.
Jokowi menyampaikan pers sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita sebebas-bebasnya.
Oleh karena itu, katanya, permasalahan utama dunia pers saat ini adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab.
Dalam acara tersebut, Kepala Negara mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2023 kepada seluruh insan pers di Tanah Air.
Jokowi mengucapkan terima kasih kepada insan pers nasional atas kontribusi kepada bangsa dan negara sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. (Ant/OL-12)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Laporan terbaru Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 mengungkapkan penurunan skor menjadi 59,5%, turun sekitar 0,9 hingga 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
JURNALIS Metro TV di Bulukumba, Ifa Musdalifah, harus berhadapan dengan ancaman digital usai menjalankan tugasnya meliput demonstrasi di Kantor DPRD Bulukumba, Rabu (4/2).
KETUA Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan peran pers sebagai cermin yang memantulkan realitas yang terjadi di pemerintah maupun masyarakat.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Lilik bercerita, tulisannya mengangkat cerita perjalanan panjang energi. Mulai dari minyak mentah sampai menjadi produk BBM yang ramah lingkungan dan produk gas
WAKIL Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, mengatakan, peningkatan kompetensi jurnalis menjadi hal krusial di tengah gempuran teknologi kecerdasan artifisial (AI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved