NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Cak Imin Usul Hapus Jabatan Gubernur, Presiden: Cuma Usulan ya Boleh Saja

Andhika Prasetyo

02/2/2023 10:21

Cak Imin Usul Hapus Jabatan Gubernur, Presiden: Cuma Usulan ya Boleh Saja — Presiden Joko Widodo(Setpres)

PRESIDEN Joko Widodo mengatakan sah saja kalau Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mempunyai usul untuk menghapus jabatan gubernur.

"Kalau usulan itu, ini kan negara demokrasi, ya boleh-boleh saja kalau ini usulan," ujar Jokowi di Bali, Kamis (2/2).

Baca juga: 8 Gubernur Sepakat Meneruskan RUU Daerah Kepulauan

Hanya saja, ia menegaskan setiap usulan harus disertai kajian mendalam. Jika usulan itu dilakukan, apakah situasi akan bisa menjadi lebik baik dibandingkan sebelumnya.

"Semua perlu kajian, perlu penghitungan, perlu kalkulasi, apakah bisa menjadi lebih efisien atau malah nanti rentang kontrol terlalu jauh. Dari pusat langsung ke bupati atau wali kota terlalu jauh. Span of control-nya harus dihitung," tukas Jokowi.

Sebelumnya, Cak Imin mengemukakan usulan penghapusan jabatan gubernur karena dinilai tidak efektif dan hanya menghabiskan anggaran negara.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari

Berita Lainnya

Kuasa Hukum Jokowi Tuding Kasus Ijazah Palsu yang Terus Bergulir Sebagai Upaya Kriminalisasi
15/6/2025 22:49
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
4 Pulau Aceh Dicaplok Sumut, Diduga Ada Pengaruh Jokowi
12/6/2025 11:59
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
Rampai Nusantara: Hak Politik Jokowi Dilindungi Undang-Undang
11/6/2025 14:57
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pilih Gabung PSI Ketimbang PPP, Pengamat Sebut Inkonsistensi Jokowi Terus Berlanjut
10/6/2025 15:32
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PSI Buka Pintu Selebar-lebarnya untuk Jokowi
09/6/2025 17:39
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Pilih PSI Ketimbang PPP, Pengamat: DNA Politik Jokowi Identik dengan PSI
08/6/2025 14:32
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sinyal Jokowi Gabung PSI, Golkar Sebut Punya Kalkulasi Politik Sebelum Menentukan
27/3/2025 13:52
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Gaya Diplomasi Personal Prabowo Dapat Perkuat Indonesia di Tingkat Global
27/1/2025 15:42
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Tim Hukum PDIP Sebut Hasto Ditarget Harus Masuk Penjara
09/1/2025 17:43
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hasto Harus Buka Video Skandal Elite Politik Agar Tak Ada Politik Sandera
30/12/2024 09:00
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
PDIP Sebut KPK Harusnya Fokus Cari Harun Masiku, bukan Tersangkakan Hasto
29/12/2024 20:37
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Baleg DPR Perlu Prioritaskan RUU Perampasan Aset
30/10/2024 20:20
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas

LOAD MORE

Opini

Seni Mendengarkan di Era Digital
17/6/2025 08:00
Desain Pendidikan Profesi Guru
17/6/2025 05:00
Selaraskan Kurikulum, Pengajaran, dan Penilaian demi PM
16/6/2025 05:10

LOAD MORE

Kolom Pakar

Petualangan Netanyahu Membahayakan Dunia
16/6/2025 05:00
Fatamorgana Sawit Indonesia Emas 2045
09/6/2025 05:00
Feminisme Pancasila: Paham Lokal Nusantara
02/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
26/11/2023 23:37

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved