Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan vonis hakim terhadap mantan Kadiv Propram Polri Ferdy Sambo akan memberikan keadilan bagi setiap pihak. Hakim dipercaya bisa membaca keinginan publik terkait keadilan dalam vonis yang akan disampaikan pada sidang pembacaan putusan, Senin (13/2) mendatang.
"Hakim itu bisa membaca denyut-denyut keadilan oleh kejaksaan maupun publik atau masyarakat," ujar Mahfud saat ditemui di Gedung Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Jakarta, Rabu (1/2).
Mahfud menuturkan hakim memiliki kebebasan untuk mengeluarkan putusan. Hakim akan mengeluarkan putusan secara profesional berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.
Baca juga: Penasihat Hukum Harap Vonis Sambo Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
"Ya serahkan saja kepada hakim. Apa pun nanti keputusannya, ya nanti kita tidak bisa mengelak pada putusan hakim," tutur Mahfud.
Sejauh ini, Mahfud menilai proses persidangan kasus Ferdy Sambo telah berjalan dengan baik dan transparan.
Dirinya meyakini hakim tidak akan terpengaruh oleh perdebatan antara jaksa dan pengacara yang terjadi dalam persidangan.
"Berdebat ya berdebat biasa di pengadilan, saling menyalahkan antara jaksa dan pengacara. Tapi ilmunya hakim itu kan banyak pengalaman. Debat-debat kayak gitu sudah makanan sehari-hari, sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh tipuan-tipuan perdebatan. Itu hakim yang saya lihat, saya tahu hakimnya, kenal saya," imbuhnya. (OL-1)
pertimbangan majelis hakim yang memberatkan vonis hukuman Tom Lembong ialah menjalankan kebijakan yang pro kapitalis. pertimbangan putusan hakim itu dinilai konyol.
Dalam kasus ini, eks Mendag itu divonis empat tahun enam bulan penjara.
Keterangan Rini secara tertulis akhirnya dikesampingkan oleh hakim. Pertimbangan itu mengacu pada Pasal 162 dalam KUHP.
Rios mengatakan, keterangan Hasto penting untuk kebutuhan pembuktian dalam persidangan kali in. Jika berkelit, bisa memperburuk pembelaannya.
LANGKAH Presiden Prabowo Subianto menaikkan gaji hakim hingga 280% dinilai bukan jawaban untuk mengikis fenomena korupsi pada lembaga peradilan.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah meminta polisi serius mempertimbangkan masukan dari pihak keluarga melanjutkan penyelidikan kematian diplomat Kemenlu Arya Daru Pangayunan
Penting bagi aparat kepolisian untuk lebih terbuka dalam menjelaskan motif di balik aksi dugan bunuh diri diploman Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan.
Sebanyak enam orang, termasuk seorang polisi menjadi korban penembakan di Manhattan, New York.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu PresisiĀ
POLISI menangkap lima orang terkait kasus pencurian kabel di pinggir Jalan Jampea Raya (samping pintu Tol Koja), Jakarta Utara.
KPK tengah menyelidiki dugaan aliran dana kepada aparat kepolisian terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved