Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
REKRUTMEN hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) pada Mahkamah Agung sepi peminat. Hal itu diakui langsung oleh Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah saat mengumumkan lima calon hakim ad hoc HAM yang dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian melalui konferensi pers daring, Jumat (27/1).
"Sehingga Komisi Yudisial mengadakan sosialisasi ke beberapa tempat untuk menjaring bagaimana peserta ini lebih banyak dan memiliki minat untuk mendaftar calon hakim ad hoc HAM," kata Siti.
Lima calon hakim ad hoc HAM di antaranya Harnoto yang berlatar belakang anggota Polri dan seorang pengacara bernama Heppy Wajongkere. Tiga lainnya adalah tiga mantan hakim ad hoc tindak pidana korupsi yaitu Lafat Akbar, M Fatan Riyadhi, dan Ukar Priyambodo.
Menurut Siti, kelimanya berhak untuk mengikuti seleksi wawancara yang diadakan KY pada 2 Februari 2023. Proses seleksi hakim ad hoc HAM memakan waktu enam bulan. Siti berharap proses seleksi di KY dapat rampung pada minggu pertama bulan depan.
"Dan segera kita kirim ke DPR, khususnya di Komisi III sebagai seleksi terakhir," sambungnya.
Baca juga: KY Perpanjang Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Nantinya, hakim ad hoc HAM akan menyidangkan permohonan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan bebas Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, terdakwa tunggal Peristiwa Paniai 2014. Isak dibebaskan oleh majelis hakim Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar pada Kamis (8/12).
Untuk menjaga integirtas dan kemandirian calon hakim ad hoc HAM, Siti mengatakan pihaknya melibatkan masyarakat. Di tahap wawancara nanti, KY, lanjutnya, memberikan ruang dan waktu kepada publik, termasuk kelompok masyarakat sipil, untuk bertanya kepada para calon.(OL-5)
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
Profesi hakim memiliki tanggung jawab besar di hadapan manusia maupun Tuhan.
Komisi Yudisial berencana membuka pendaftaran calon hakim ad hoc HAM pada awal Mei 2023.
Komisi Yudisial mengaku membutuhkan banyak calon potensial hakim ad hoc HAM, setelah calon yang diajukan ke DPR ditolak.
SELEKSI jilid dua calon hakim ad hoc agung hak asasi manusia (HAM) masih mandek lantaran MA belum mengirimkan surat permintaan seleksi hakim ad hoc kepada Komisi Yudisial (KY).
KOMISI III DPR telah selesai menjalani fit and proper atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap sembilan calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada 27-28 Maret 2023.
Harnoto dinilai tidak memahami konsep HAM secara umum,bahkan pada tahapan seleksi semestinya sudah gagal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved