POLRI menyatakan bahwa tindak pidana terorisme masih menjadi ancaman pelaksanaan Pemilu 2024. Hal tersebut berkaca dari apa yang terjadi sepanjang Pemilu 2019.
"Perlu kita ketahui bersama, bahwa terorisme masih menjadi ancaman. Kita prediksikan dapat mengganggu jalanya pemilu, juga seperti pada 2019 lalu," jelas Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada awak media, Kamis (26/1).
Oleh karena itu, lanjut dia, Polri melalui Densus 88 Antiteror terus melakukan upaya preventive strike. Tujuannya, mencegah tindak pidana terorisme saat pesta demokrasi.
Baca juga: PPATK Identifikasi Pendanaan Teroris Gunakan Aset Kripto
"Densus 88 melakukan upaya preventive strike, upaya pencegahan awal. Jangan sampai seluruh rangkaian atau tahapan pemilu yang ditetapkan KPU, bisa terganggu," tutur Dedi.
Pihak kepolisian siap menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pengamanan rangkaian pemilu. "Kita jamin Polri bekerja sama dengan instansi lain, bahwa seluruh rangakaian pemilu dapat berjalan aman, lancar dan demokratis," pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo menyebut pihaknya akan melakukan Operasi Mantap Brata dan Operasi Mantap Praja untuk pengamanan pemilu dan pilkada pada 2024 mendatang.
Baca juga: Polri Bakal Tindaklanjuti soal Aliran Dana Rp1 Triliun ke Politisi
"Kita akan menggelar Operasi Mantap Brata dan Mantap Praja dalam rangka pengamanan pemilu dan pilkada serentak," kata Listyo beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pesta demokrasi memiliki berbagai macam potensi kerawanan. Mengingat, luasnya wilayah Indonesia dan kondisi geografis yang beragam. Pun, kontestasi politik merupakan titik persimpangan antara kemajuan dan kemunduran bangsa.
"Jika berhasil menyelenggarakan kontestasi politik, salah satu dampaknya ialah pembangunan nasional dapat terus berjalan," sambungnya.(OL-11)
