Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PIHAK keluarga Lukas Enembe, Agus Kogoya meminta KPK memberikan akses yang tidak terbatas pada keluarga untuk mendampingi Lukas selama masa penahanan oleh KPK.
Hal itu untuk memastikan kondisi kesehatan Lukas baik fisik maupun psikis tetap terjaga mengingat kondisi Lukas yang membutuhkan perhatian ekstra bukan hanya oleh tim dokter tetapi juga pihak keluarga. Agus bahkan sangat menyesalkan istri Lukas sekalipun tidak diberikan akses luas untuk ikut memberikan dukungan moral.
"Terus terang kami sangat terpukul melihat perlakuan terhadap beliau, mulai dari penangkapan sampai dibawa ke Jakarta dan saat ini beliau ditahan. Rasanya perlakuan terhadap Pa Lukas ini layaknya seorang penjahat kelas berat, teroris atau pemberontak. Sangat Kami sesalkan dan benar-benar menyakitkan hati rakyat Papua yang mencintai Pa Lukas. Harusnya karena kondisi yang bersangkutan sakit, keluarga harus ada di samping beliau," ungkap Agus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/1).
Anggota DPR Provinsi Papua tersebut mengatakan akses pendampingan keluarga secara tidak terbatas wajib diberikan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.
"Bagaimana kami tidak terpukul, istri beliau sendiri saja dibatasi. Apalagi yang lain-lain. Ini kan tidak manusiawi. Siapa yang menjamin kondisi psikis dan fisik beliau tetap kuat kalau bukan orang terdekat? KPK harap pertimbangkan betul soal ini," tegas Agus.
Dia mengingatkan juga bahwa Lukas Enembe adalah warga negara Indonesia yang sudah membaktikan dirinya selama kurang lebih 20 tahun untuk negara sejak menjadi Wakil Bupati Puncak Jaya sampai Gubernur Papua dua periode. Selama kurun waktu itu sudah banyak hal dilakukan Lukas dalam rangka pembangunan di Papua baik fisik maupun pengembangan SDM orang-orang Papua.
Baca juga : KPK Jamin Lukas Tetap Dipantau Dokter Meski Mendekam di Rutan
"Kalau beliau tidak berbuat apa-apa untuk Papua, bagaimana mungkin dia begitu dicintai oleh rakyat Papua sampai hari ini? Saya saksi bagaimana beliau mencintai Papua dan Orang Papua secara sangat tulus dengan penuh kasih. Tolong perlakukan dia secara pantas dan manusiawi," cetus Agus.
Dia juga menyayangkan banyaknya pemberitaan yang sangat menyudutkan Lukas seakan-akan Lukas adalah penjahat kelas berat. Termasuk opini yang dibangun oleh beberapa kalangan seakan-akan Lukas tidak berbuat apa-apa untuk Papua.
"Kami yang tahu bagaimana dia memperlakukan rakyat Papua. Awal mula program beasiswa anak Papua itu dari beliau, kontribusi terhadap agama juga sangat tinggi, dan hatinya yang memberi untuk rakyat itu yang tidak banyak dipunyai oleh pemimpin lain. Itu dipunyai Pak Lukas. Jadi bagaimana dia tidak dicintai?" kata Agus lagi.
Dia berharap pada KPK agar pertama-tama memastikan kondisi Lukas tetap sehat dan proses hukum yang dijalankan benar-benar memenuhi rasa keadilan berdasarkan kemanusiaan. Lebih dari itu keluarga berharap agar akses untuk mendampingi Lukas dari dekat tetap diberikan.
"Rakyat Papua hari ini terus memantau apa yang akan terjadi pada pemimpin yang mereka cintai. KPK kami berharap pastikan bahwa Pak Lukas aman, kesehatannya diperhatikan, dan pemeriksaannya benar-benar sesuai aturan hukum, bukan muatan-muatan yang lain," pungkas Agus. (OL-7)
Dinas Kebudayaan Jakarta pada tahun anggaran 2022-2024 mengelola anggaran untuk kegiatan Pergelaran Kesenian Terpilih (PKT) dan Pergelaran Seni Budaya Berbasis (PSBB) Komunitas
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang pengganti Rp11,8 triliun, atas kasus dugaan suap pemberian ekspor minyak kelapa sawit atau CPO. Dana itu berasal dari terdakwa Wilmar Group.
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Maruarar juga meminta kepada KPK untuk menambah tiga personelnya dalam rangka mengawasi jalannya program rumah subsidi
KPK membuka peluang untuk mengusut kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja tenaga kerja asing (TKA) dari era Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno.
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik. Terbaru, Indonesia memberikan tambahan informasi ke penegak hukum Singapura pada 23 April 2025.
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
KPK mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang diberikan kepada mantan pejabat Kemenkes Budi Sylvana dalam kasus korupsi APD Covid-19
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved