Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Hukum Universitas Jember (Unej) Aries Harianto, menyatakan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada momentum HUT PDIP ke-50 menggerus wibawa seorang Presiden sebagai figur yang telah dipilih rakyat secara demokratis.
Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pihaknya berperan besar terhadap perjalanan karier Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Negara ketujuh itu dinilai bakal tak menjadi seperti sekarang tanpa partai lambang banteng moncong putih itu. Aries menyayangkan ekspresi arogansi seorang pimpinan partai tidak menjunjung nilai-nilai etika berpolitik.
"Presiden seolah sub-ordinat terhadap PDIP. Megawati tidak sadar telah menunjukkan over authority-nya yang menabrak etika dengan claim Presiden yang telah direkomendasikan harus tunduk pada power Megawati," ujar Aries kepada Media Indonesia, Rabu (11/1).
"Dengan klaim semacam ini, dapat dimaknai bahwa Presiden harus tunduk secara absolut pada PDIP, bukan pada konstitusi atau aspirasi rakyat yang dipimpinnya," tambahnya.
Aries menyayangkan pernyataan Megawati pada momentum HUT PDIP ke-50 itu justru ahistoris dari cultur Soekarnois yang identik dengan potret diri penyambung lidah rakyat.
Baca juga: Banjir Pati Terus Meluas, Warga Keluhkan Minimnya Bantuan
Artinya, PDIP yang memiliki karakter mengangkat harkat dan martabat ‘wong cilik’, dan aspiratif, seharusnya tidak pernah melakukan aksi apapun meskipun dalam bentuk tutur kata.
"Ingat bahwa subjektifitas seorang Megawati, adalah cermin institusi partai yang diwakilinya. Bukan subjektifitas seorang Megawati sebagai individu," terangnya.
Seharusnya, kata Aries, pimpinan parpol dalam setiap aksinya bisa mencerminkan sosok sebagai negarawan.
Konsep negarawan, kata Aries, bukan hanya soal etika politik, namun juga integritas dan kepribadian yang menjunjung relasi etis - normatif dalam menjalankan ragam kebijakan politik partainya, termasuk komunikasi dengan presiden dan mengkomunikasikan perihal presiden.
"Di sinilah urgensi kontrol terhadap seorang Megawati agar tidak menimbulkan preseden buruk sebagai pimpinan parpol. Miskinnya kontrol pada gilirannya membidani lahirnya otoritarianisme dalam tubuh PDIP yang dapat menggerus jatidiri PDIP," tegasnya.
Intinya, Aries menyebut pernyataan Megawati itu menggerus wibawa Presiden sebagai figur yang telah dipilih rakyat secara demokratis. Bahkan, pernyataan Megawati telah menciderai nilai-nilai demokrasi.(OL-4)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved