Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PAKAR Hukum Tata Negara Khairul Fahmi menilai ucapan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyatakan bahwa nasib Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berbeda dengan saat ini jika tidak ada PDIP, merupakan bentuk harapan Megawati agar Jokowi tidak melupakan jasa PDIP.
Pernyataan Megawati itu disampaikan dalam acara peringatan HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Selasa (10/1). Dihadapan Jokowi dan kader partai PDIP, Megawati dberseloroh bahwa nasib Jokowi tidak akan seperti sekkarang bila tanpa PDIP.
"Kalau merendahkan, saya rasa gak bisa kita simpulkan merendahkan (marwah Presiden). Tetapi di sini saya melihat lebih ke Bu Megawati berharap jasa PDIP di balas lah oleh Pak Jokowi jangan dilupakan," tutur Khairul saat dihubungi, Selasa (10/1).
"Saya melihat lebih ke sisi posisi Bu Megawati memperlihatkan kekuasaan politik beliau dihadapan Pak Jokowi. Bisa juga ada sinyal, besok kalau PDIP mengusung Capres diharapkan pak jokowi bersedia dong untuk sejalan dengan PDIP," imbuhnya.
Khairul menjelaskan PDIP dan Jokowi selama ini memiliki hubungan sama-sama menguntungkan, karenanya dia menilai bahwa bukan hal mengejutkan bila Megawati mengatakan hal tersebut di hadapan kadernya.
Dijelaskan Khairul, Jokowi tidak akan jadi presiden kalau tidak ada PDIP, begitu pun sebaliknya dengan PDIP yang juga diuntungkan dengan keberadaan Jokowi. Karena dengan mengusung Jokowi, PDIP bisa kembali berkuasa.
"Jadi kalau melihat pernyataan itu, bisa dibaca bahwa Bu Megawati ingin mengingatkan Pak Jokowi dalam konteks hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi. Tapi disisi ain memang yang agak kurang pas itu adalah seakan-akan PDIP minta semacam balas jasa," terang Khairul.
Meski terkesan PDIP meminta balas jasa dari Jokowi, namun Khairul melihat hal itu merupakan hal yang biasa dalam berpolitik.
"Tapi sebenarnya kalau dalam politik hal itukan suatu yang dianggap biasa saja. Jadi saya melihatnya dari hukum tata negara ini merupakan relasi antar Presiden dengan partai," tukasnya. (OL-15)
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
Kondisi kesehatan kulit Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dipastikan masih dalam batas aman dan telah ditangani secara medis oleh tim dokter kepresidenan.
Dokter spesialis kulit, I Gusti Nyoman Darmaputra, menyebut kondisi kulit yang dialami Presiden Joko Widodo bukan tergolong berat dan diperkirakan akan segera pulih.
Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo disebut turut masuk dalam daftar undangan HUT ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Jakarta 1 Juli 205
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved