Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin tidak sepakat dengan pernyataan pemberantasan korupsi hanya menekankan unsur pendidikan dan pencegahan. Baginya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh termasuk memasukkan unsur penindakan.
“(Pemberantasan korupsi dilakukan) secara menyeluruh. Ini yang dilakukan di dunia, di manapun,” kata Ma’ruf usai Anugerah Revolusi Mental 2022 di Jakarta, Rabu (21/12).
Menurut Ma’ruf, KPK pada tupoksi juga menggunakan trisula dalam pemberantasan korupsi yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Menurut Ma’ruf, ketiga pendekatan ini sangat berkorelasi.
“Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim,” jelasnya.
Baca juga: KPK duga Hakim Yustisial MA Edy Wibowo terima suap Rp3,7 miliar
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menambahkan pemerintah berusaha terus memperkuat upaya membangun mental kejujuran dan integritas untuk meminimalisir korupsi. Dirinya mengakui bahwa penindakan terhadap kasus korupsi dikurangi.
“Tapi itu akan terjadi dengan sangat baik kalau dari sisi pendidikan dan penyadaran untuk mengubah mental korupnya para pejabat-pejabat itu,” ujarnya.(OL-5)
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
Selama puluhan tahun menjadi pejabat negara, Pramono mengaku dirinya harus memiliki sistem pelindung antikorupsi.
Keterangan yang bersangkutan sangat penting karena pengadaan PJU tersebut terjadi di masa Dadan Ginanjar masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Natuna menetapkan dan menahan dua orang tersangka berinisial ER dan ES dalam kasus dugaan korupsi program rehabilitasi mangrove di Desa Pengadah, Kabupaten Natuna.
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Turut hadir pula Kepala Biro Humas KPK Yayuk Andriati Iskak, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Gumilar Prana Wilga, dan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.
Prabowo dinilai makin serius dalam bersih-bersih di era pemerintahannya terutama pada kasus korupsi yang jelas-jelas merugikan rakyat luas.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan KLHK Rasio Ridho Sani mengungkapkan pihaknya akan menindak tegas terhadap pelanggaran dan pencemaran udara.
Polres Klaten dalam kurun waktu sepekan menindak sebanyak 1.053 pelanggaran knalpot brong. Pelanggar knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis ini didominasi pelajar 15-19 tahun.
Bagja menjelaskan jajarannya telah meneruskan 33 rekomendasi pelanggaran netralitas ASN selama Pemilu 2024 kepada Komisi ASN (KASN) maupun pejabat pembina kepegawaian (PPK)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved