NEWSTICKER

Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah

Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi

Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min

Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu

Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo

Menag dan Bawaslu Diskusi Upaya Cegah Politisasi SARA

Dinda Shabrina

17/12/2022 12:00

Menag dan Bawaslu Diskusi Upaya Cegah Politisasi SARA — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas(ANTARA FOTO/Harviyan Perdana)

MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meneriman kunjungan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Pertemuan itu mendiskusikan upaya pencegahan praktik politik identitas jelang tahun politik.

"Memang kita perlu kesepakatan bersama menangani politisasi identitas atau politisasi SARA. Ini yang Bawaslu coba dalam beberapa pertemuan untuk mendiskusikan hal ini," ucap Rahmat Bagja, di Jakarta, Jumat (16/12).

Menag Yaqut atau yang akrab disapa Gus Men mengapresiasi upaya Bawaslu dalam upaya menangani politisasi identitas atau politisasi SARA tersebut.

"Saya turut senang jika banyak pihak yang terlibat menangani persoalaan yang substantif ini. Terus terang, pekerjaan ini tidak mudah. Menjaga republik ini tidaklah mudah, harus banyak yang terlibat," ujar Gus Men.

Baca juga: Komnas HAM: Waspadai Penggunaan Politik Identitas dalam Pemilu 2024

Diskusi berlangsung selama sekitar 30 menit dengan jamuan teh hangat. Turut hadir, Staf Khusus Menag, Adung Abdul Rochman.

Dalam pertemuan itu, dibahas juga tentang larangan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Aturan itu tertuang dalam Pasal 280 huruf h UU 7/2017 tentang Pemilu.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari

Berita Lainnya

KPU Hormati Putusan MK soal Bawaslu Berwenang Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada
31/7/2025 16:58
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK Putuskan tak Ada Perbedaan Penanganan Pelanggaran pada Pemilu dan Pilkada
31/7/2025 09:41
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Respons Putusan MK Soal tak Ada Perbedaan Rezim Pemilu dan Pilkada, Pakar: Pilkada harus Dipilih Langsung
31/7/2025 09:34
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Bawaslu Sumbar Siapkan 100 Kader Pengawas Partisipatif untuk Pemilu 2029
12/7/2025 18:49
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Pengawasan Partisipatif Bangun Kepercayaan Publik Terhadap Hasil Pemilu
07/6/2025 13:20
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Berkaca di Barito Utara, Bawaslu Gandeng Polri Guna Cegah Jual-beli Suara dan Politik Uang di PSU Kota Palopo
24/5/2025 16:02
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
'Orang-orangnya' Diusut, Jokowi Tak Sakti Lagi?
01/7/2025 10:35
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
PKB Dukung KPK Panggil Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
24/6/2025 15:53
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
Wakil Ketua DPR Dukung KPK Panggil Yaqut dalam Kasus Dugaan Korupsi Haji 2024
24/6/2025 15:49
WAKIL Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK emanggil mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait dugaan korupsi haji 2024
Penyelidikan Kuota Haji, KPK Sudah Mengendus Modus Korupsi dari Lama
23/6/2025 08:07
Juru bicara KPK Budi Prasetyo enggan memerinci isi temuan KPK, namun, masalah dalam sektor penentuan kuota haji sudah diserahkan ke pihak terkait.
Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus Juga Terjadi sebelum 2024
21/6/2025 14:31
KPK pada 10 September 2024 mengungkapkan siap untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan haji 2024.
Praktisi Hukum: Dua Dekan Pembimbing Doktoral Bahlil Harus Mundur
17/11/2024 06:48
Kedua dekan itu harus menjalani proses pemeriksaan etik oleh Majelis Wali Amanat (MWA) UI.

LOAD MORE

Opini

Pemilu Lokal dan Amendemen Konstitusi Nonformal
05/8/2025 14:11
Solidaritas Lintas Iman: Pilar Moderasi di Tengah Konflik
05/8/2025 12:00
Menuju HUT ke-80 RI: Beasiswa Santri, Investasi Indonesia Emas 2045
05/8/2025 09:35

LOAD MORE

Kolom Pakar

Pemerintah Israel Hadapi Bencana Politik
04/8/2025 05:00
Dalil Keberatan atas Putusan Vonis Pidana Korupsi Importasi Gula dan Peluang Bebasnya Tom Lembong
28/7/2025 05:00
Membungkam Kolegium, Mengancam Keselamatan Publik
21/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved