Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
POLITIK identitas dan pelanggaran terhadap hak, terutama kelompok minoritas, kerap terjadi di tengah penyelenggaran pemilihan umum (pemilu).
Anggota Komnas HAM Pramono Anung mengatakan pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap masalah tersebut. Menjelang Pemilu 2024, Komnas HAM menyusun norma, standar dan pengaturan penyelenggaraan pemilu yang sejalan dan HAM.
“Komnas Ham memberi perhatian khusus pada pelaksanaan Pemilu 2024. Bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilu, instansi negara, media mssa dan masyarakat sipil," jelas Pramono dalam konferensi pers, Sabtu (10/12).
Baca juga: Potensi Golput Jadi Tantangan Peserta Pemilu
"Sehingga, (pemilu) tidak hanya menekankan pada aspek kejujuran dan keadilan prosedural, tapi sejalan dengan prinsip HAM,” imbuhnya.
Pramono mencontohkan beberapa pelanggaran HAM, yang berpotensi terjadi pada Pemilu 2024. Misalnya, dalam pendataan pemilih, keberadaan masyarakat marginal dan penyandang disabilitas kerap kali diabaikan.
Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti kebebasan beragama dan keyakinan. Menurut Pramono, isu agama dan politik indentitas dapat dijadikan alat, seiring naiknya suhu politik. Hal itu mengakibatkan kerentan pada masyarakat minoritas.
Baca juga: Ini Anggaran yang Disiapkan KPU untuk Pasukan Jagat Saksana
Catatan lain yang menurut Komnas HAM perlu dibenahi, yaitu rekrutmen petugas ad hoc. Pada Pemilu 2019, terjadi kematian masif para petugas ad hoc akibat kelelahan menggelar pemilu serentak. Insiden itu seharusnya dapat dimitigasi dengan peraturan, sehingga risiko kematian petugas pada pemilu tidak kembali terulang.
Komnas HAM juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak melakukan tindakan eksesif pada masa kampanye. “Kami komunikasikan pada KPU, Bawaslu dan aparat keamanan, agar pada masa kampanye tidak terjadi pelanggaran hak kebebasan berekspresi,” tandas Pramono.(OL-11)
Pembahasan RUU KUHAP perlu diperpanjang dan tidak terburu-buru dalam mengejar target pengesahan.
Penilaian ini, lanjut menag, menjadi kesempatan strategis untuk menelaah kebijakan pendidikan di lingkungan Kemenag.
KOALISI Kawal Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang diinisiasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan ada dua tujuan dari Undang-Undang Masyarakat Adat.
Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mencegah kasus intoleransi terjadi di kemudian hari.
Komnas HAM menyatakan bahwa pembubaran kegiatan retret remaja Kristen di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia.
PEMERINTAH melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) melangsungkan kick off revisi Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM bersama para pakar dan ahli.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli meminta agar tak ada lagi politik identitas di Pilkada Jakarta.
Buku ini membahas populisme Islam yang sering dijadikan komoditas politik untuk kepentingan individu, kelompok atau golongan hingga kekuasaan.
Pasangan bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno menggelar rapat tim sukses (timses) perdana di posko pemenangan Cemara, Jakarta Pusat, Minggu (15/9).
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pesan kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar jangan sampai ada politik identitas di gelaran Pilkada 2024.
Dalam Pemilu 2024, ujaran kebencian dan hoaks jauh menurun tapi diganti kategori lain yaitu netralitas aparat dan penggunaan sumber daya publik untuk memenangkan calon tertentu.
Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu dan juga para pendukung untuk tidak menggunakan agama sebagai lelucon politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved