Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira enggan merespons terkait isu yang dihembuskan Ketua Umum Ganjar Pranowo (GP) Mania Immanuel Ebeneazer yang menyebut PDIP akan mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada 10 Januari 2023.
Andreas menegaskan sikap partai tetap sama, yaitu keputusan capres PDIP tergantung Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"PDIP sudah cukup berpengalaman menghadapi berbagai situasi. Kita tunggu keputusan Ketua Umum," jawab anggota Komisi X DPR RI tersebut singkat kepada Media Indonesia di Jakarta, Jumat (18/11).
Sebelumnya, Immanuel Ebeneazer meyakini PDIP akan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada perayaan HUT PDIP pada 10 Januari 2023.
Hal tersebut menurut GP Mania tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi saat ini, antara lain gelombang dukungan rakyat yang kian masif terhadap Ganjar Pranowo.
"Kami yakin PDIP bakal berikan kado untuk rakyat pada HUT di Januari 2023. Dan itu adalah deklarasi Pak Ganjar sebagai calon presiden," ungkap Immanuel kepada Media Indonesia di Jakarta, Kamis (17/11).
Dikatakan pria yang akrap disapa Noel tersebut, PDIP sudah berhitung dengan baik untuk tidak ada pilihan lain selain Ganjar untuk diusung sebagai capres. "Hitungan politik hari ini sudah jelas parameternya kok. Survei dan munculnya dukungan untuk Mas Ganjar secara organik dari masyarakat yang terus bergulir. PDIP tentu realistis melihat fakta ini apalagi PDIP kan selama ini patokannya mendengar suara rakyat. Ya Mas Ganjar bukan yang lain," tegasnya. (X-5)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved