Jumat 18 November 2022, 20:05 WIB

KPK Tak Boleh Ragu Tindak Pengacara Lukas Enembe

tri subarkah | Politik dan Hukum
KPK Tak Boleh Ragu Tindak Pengacara Lukas Enembe

MI/Susanto
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak ragu menindak pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, yang mangkir dipanggil sebagai saksi. Ini diperlukan jika KPK menemukan bukti adanya perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan kliennya.

"Kalau memang fakta upaya perintangan itu ada, mestinya KPK tidak boleh ragu menindak," kata Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah saat dikonfirmasi, Jumat (18/11).

Kendati demikian, ia menilai sejauh ini memang belum ada indikasi kuat yang mengarah ke penyidikan obstruction of justice. Sejatinya, KPK memanggil Aloysius pada Kamis (17/11) lalu untuk mendalami kasus suap dan gratifikasi proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua.

Baca juga: DPR Papua Butuh Payung Hukum terkait Status Anggota DPR Papua dari Dapil Provinsi Baru

Herdiansyah menyebut KPK cenderung kehilangan wibawa belakangan ini. Dalam perkara yang melibatkan Lukas saja, lanjutnya, KPK dinilai sulit melakukan penjemputan paksa.

"Jadi wajar kalau kepercayaan publik terhadap KPK semakin merosot. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula," ujar Herdiansyah.

"Sudah tidak ditakuti oleh para koruptor, ditinggalkan publik pula," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK sudah mengultimatum Aloysius untuk kooperatif dan taat hukum. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan Aloysius harusnya memenuhi panggilan penyidik karena diyakini mengetahui informasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan suap yang dilakukan kliennya. (OL-4)

Baca Juga

Dok. DPR RI

Komisi III DPR Disebut akan Panggil BNPT Minta Klarifikasi soal Bom Astanaanyar

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 09:18 WIB
Pihaknya akan menanyakan BNPT perihal program pembinaan deradikalisasi yang dijalankannya, termasuk koordinasi intelijen institusi tersebut...
Dok. DPR RI

Penyusunan Anggaran Berbasis Gender Ikut Berperan Wujudkan Demokrasi

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 09:07 WIB
Praktik GRB dilakukan di Indonesia sejak 2009 melalui pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran yang berperan sebagai alat untuk...
Dok MI

KPK Usul ASN yang tidak Lapor LHKPN Dipangkas Tunjangannya

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 07:39 WIB
Saat ini, belum ada sanksi tegas bagi ASN yang 'bandel' tidak lapor LHKPN. ASN yang tidak patuh hanya dikenakan sanksi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya