Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak ragu menindak pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, yang mangkir dipanggil sebagai saksi. Ini diperlukan jika KPK menemukan bukti adanya perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan kliennya.
"Kalau memang fakta upaya perintangan itu ada, mestinya KPK tidak boleh ragu menindak," kata Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah saat dikonfirmasi, Jumat (18/11).
Kendati demikian, ia menilai sejauh ini memang belum ada indikasi kuat yang mengarah ke penyidikan obstruction of justice. Sejatinya, KPK memanggil Aloysius pada Kamis (17/11) lalu untuk mendalami kasus suap dan gratifikasi proyek yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua.
Baca juga: DPR Papua Butuh Payung Hukum terkait Status Anggota DPR Papua dari Dapil Provinsi Baru
Herdiansyah menyebut KPK cenderung kehilangan wibawa belakangan ini. Dalam perkara yang melibatkan Lukas saja, lanjutnya, KPK dinilai sulit melakukan penjemputan paksa.
"Jadi wajar kalau kepercayaan publik terhadap KPK semakin merosot. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula," ujar Herdiansyah.
"Sudah tidak ditakuti oleh para koruptor, ditinggalkan publik pula," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK sudah mengultimatum Aloysius untuk kooperatif dan taat hukum. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan Aloysius harusnya memenuhi panggilan penyidik karena diyakini mengetahui informasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan suap yang dilakukan kliennya. (OL-4)
Penangkapan kliennya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon ini tidak mempunyai alat bukti kuat. Mereka optimistis bisa menang dalam praperadilan ini.
Guru Besar Ilmu Hukum Konstitusi Andi Muhammad Asrun mengungkapkan sejumlah pola yang kerap terjadi dalam sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menunjuk Todung Mulya Lubis sebagai Ketua Tim Hukum menghadapi sengketa hasil pilkada 2024
Kuasa hukum mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berani membuka otak pelaku penembakan Brigadir J.
Menurut Ronny Talapessy, kliennya Bharada E saat itu berada dalam tekanan atasannya, yakni Ferdy Sambo, sehingga terpaksa menembak Brigadir J.
Tidak mungkin satu orang yang menggerakkan, pasti banyak. Mulai dari siapa yang rekrut, siapa yang tampung, dan siapa yang cari korban-korban ini, kata kuasa hukum korban.
Malaria akan sangat berbahaya bagi anak-anak. Pasalnya, imunitas anak-anak belum cukup kuat sehingga terkena malaria akan membahayakan nyawa.
senjata tradisional papua yang biasa digunakan dalam peperangan maupun sebagai alat rumah tangga yang memiliki fungsi ganda
makanan khas Papua yang terbuat dari bahan-bahan asli Papua, juga terdapat makanan ekstrem yang tidak lazim ditemukan di daerah lain
Aksi fashion show Papua Youth Creative Hub di Hari Anak Nasional buat Jokowi kagum
Eston berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) dan Progran Magister (S2) pada Program Studi (prodi) Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI
NASIB Tanah Papua tidak seindah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ironis memang, sumber daya alam begitu melimpah, tetapi kesejahteraan masyarakat Papua nyaris stagnan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved