Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
PUBLIK menuntut adanya perombakan besar di tubuh Mahakamah Agung (MA). Hal tersebut terkait dengan ditetapkannya dua hakim agung MA oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus korupsi penangan perkara di MA.
"Fakta ini merupakan momentum yang tepat untuk merombak total MA," ungkap Ketua Ikatan Hakim Seluruh Indonesia (IKAHI) cabang MA, Gayus Lumbuun melalui keterangannya yang disampaikan di Jakarta, Sabtu, (12/11).
Gayus yang menjabat sebagai Hakim Agung MA periode 2011-2018 mengusulkan pencopotan Ketua Muda MA Bidang Pengawasan dan Ketua Muda MA Bidang Pembinaan. Menurutnya proses pengawasan dan pembinaan di MA sama sekali tidak berjalan baik.
"Kita minta keduanya dicopot, tak perlu lagi ada pembinaan dan pengawasan kalau faktanya seburuk ini. Sekarang momentum yang tepat untuk merombak total MA, perlu ditata lagi supaya baik," tegas Gayus.
Menurut Gayus, MA harus betul-betul berbenah dengan mengevaluasi seluruh pimpinan pengadilan mulai dari Pengadilan Tinggi, Negri, hingga jajaran MA sendiri.
Persoalan pengadilan, sekian puluh tahun, semakin hari semakin parah. Bukannya membaik. "Masalahnya bukan hanya dua hakim agung, ini di puncak. Di tingkat bawah, menurut laporan KY 2021, 85 hakim melanggar UU. Belum tahun ini. Ini KY lho," kata Gayus.
Ia melanjutkan MA juga perlu mengedepankan sikap transparansi dalam menggelar persidangan. Selama ini sidang di MA selalu tertutup bagi publik. "Perlu diberikan keadilan bagi korban dengan adanya permainan hakim untuk diberikan eksaminasiatau persidangan ulang," ujar Gayus. (OL-15)
Dua Hakim Agung dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran Undang-Undang, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Hakim
KY memberikan usulan atau rekomendasi penjatuhan sanksi kepada satu orang majelis hakim yang menangani kasasi Gregorius Ronald Tannur berupa sanksi etik.
Yanto mengatakan belum diterimanya dokumen tersebut membuat MA belum bisa memberi tanggapan lebih lanjut terkait rekomendasi tersebut.
KY sudah memberikan rekomendasi agar MA memberikan sanksi terhadap Hakim Agung yang identitasnya dirahasiakan tersebut terkait kasasi kasus Ronald Tannur
ICW menyoroti masuknya mantan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjadi salah satu dari daftar 69 calon hakim agung kamar pidana yang lolos seleksi administrasi.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membeberkan agenda tersebut merupakan rangkaian dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025.
Sidang gugatan praperadilan pun digelar perdana di Pengadilan Negeri Cianjur, Kamis (7/8).
MANAJEMEN PT Hutama Karya (Persero) menegaskan mendukung aksi bersih-bersih BUMN yang dilakukan KPK setelah mantan dirut perusahaan itu terjerat kasus korupsi tol transsumatra
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved