Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi kabar satu lagi hakim agung tersangka kasus dugaan suap. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (10/11).
Meski demikian, Fikri belum bisA memberitahu nama hakim agung tersebut serta kasus yang tengah diselidiki. Merespons hal itu, Komisi Yudisial (KY) menegaskan masih menunggu pengumuman resmi KPK.
"KY sampai saat ini masih dalam posisi menunggu pengumuman resmi dari KPK terkait penetapan tersangka terhadap salah seorang hakim agung," ujar Juru Bicara KY Miko Ginting melalui keterangan tertulis, Kamis (10/11) malam.
Miko menambahkan jika benar ada hakim agung atau hakim yang ditetapkan sebagai tersangka, KY akan menjalankan proses etik sesuai mandat. KY, imbuhnya, mendukung penegakan hukum oleh KPK.
"KY mendukung langkah KPK untuk membongkar tuntas kasus ini yang mana merupakan bagian dari persoalan judicial corruption," tukasnya.
Pada September 2022, satu hakim agung dari kamar perdata yakni Sudrajad Dimyati menjadi tersangka dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. KPK menyita uang senilai Rp2,6 miliar yang diduga terkait kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). (OL-15)
KOMISI Yudisial (KY) menyatakan akan melakukan pemantauan dan peninjauan terkait jalannya sidang kasus impor gula dan vonis 4,5 tahun yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong.
Dua Hakim Agung dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran Undang-Undang, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Hakim
Kenaikan gaji seharusnya dilihat sebagai pelaksanaan tugas negara dalam memenuhi hak keuangan para hakim dan tidak perlu dikaitkan dengan tujuan lain.
Sistem pengawasan Komisi Yudisial (KY) yang terlalu kaku dan formal menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya pemberantasan mafia peradilan.
KY menerima informasi maupun pendapat masyarakat terkait nama-nama calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang sejauh ini lulus.
KY sudah memberikan rekomendasi agar MA memberikan sanksi terhadap Hakim Agung yang identitasnya dirahasiakan tersebut terkait kasasi kasus Ronald Tannur
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved