Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
BEBERAPA organ relawan Ganjar Pranowo menuding adanya upaya adu domba di balik isu doa untuk Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP periode 2024 - 2029. Mereka tegas menyatakan relawan yang memunculkan isu tersebut bukan bagian dari relawan Ganjar.
Doa untuk Jokowi menjadi Ketum PDIP Periode 2024 - 2029 itu pertama kali digulirkan oleh organ yang mengatasnamakan Relawan Koalisi Aktivis dan Milinial Indonesia untuk Ganjar Pranowo atau KAMI Ganjar.
Sekretaris Jenderal Relawan Ganjarist Kris Tjandra justru mempertanyakan siapa sesungguhnya Relawan KAMI Ganjar.
“KAMI Ganjar itu siapa? Selama kami bergerak dan bertukar pikiran dengan banyak organ relawan Pak Ganjar Pranowo, tidak pernah sekalipun kami mendengar nama itu. Namanya saja tidak pernah dengar apalagi pergerakannya,” kata Kris Tjandra, dalam keterangannya, Senin (31/10).
Jadi, lanjut Kris, kalau tiba-tiba nama relawan itu muncul dan langsung bikin geger, dia justru curiga ada penyusup atau relawan siluman yang sengaja mengatur orkestrasi isu itu dengan tujuan mengadu domba antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ganjar Pranowo dan Joko Widodo sebagai kader partai.
“Kalau bukan adu domba, apalagi niatannya? Pak Ganjar dan Pak Jokowi tentu tahu dong aturan partai, bagaimana mekanisme seorang ketua umum dipilih dan tetapkan. Jelas-jelas ini isu ngawur yang jadi agenda dari relawan siluman ,” kata dia.
Menurut Kris, relawan Ganjar Pranowo seharusnya bersinergi dengan partai. Sebab bagaimanapun yang bisa mengusung seseorang sebagai capres adalah partai, bukan relawan.
"Justru kami menghormati PDIP karena Pak Ganjar juga kadernya Ibu Mega. Kami percaya PDIP sebagai partai besar nanti akan mengusung Pak Ganjar. Maka kami justru berharap berjalan seiring sejalan dengan partai. Maka kalau ada yang bersikap berseberangan, patut di curigai sebagai penyusup," katanya
Selama ini PDIP selalu menggunakan mekanisme kongres dalam pennetuan ketua umum. Dan yang memiliki suara pemilihan adalah DPC. Dengan kejelasan aturan tersebut, Ketua DPP Sahabat Ganjar Gus Nahib Shodiq menegaskan tidak ada ruang bagi relawan mencampuri urusan partai.
“Kami sadar diri kok sejak awal, tidak punya hak dan wewenang urusan kepartaian. Jadi jika ada yang mengatasnamakan relawan berstatemen seperti itu, namanya ngawur dan tidak tahu aturan,” katanya.
Bahkan Gus Nahib menegaskan jangan-jangan mereka itu orang suruhan yang dikirim khusus untuk memperkeruh hubungan antara Megawati, Ganjar dan Jokowi.
“Bisa jadi itu penyusup mengatasnamakan relawan Ganjar yang berniatan memperkeruh suasana dan hubungan ketua umum dengan kadernya,” katanya.
Sementara itu organ relawan Balad Kang Ganjar yang punya basis masa kiai dan santri di Jawa Barat berharap agar siapapun tetap menjalankan politik yang santun. Hendri Kurniawan, Ketua Balad Kang ganjar mengatakan jangan sampai adu domba dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan.
“Ini pelajaran buat kita semua agar tetap waspada dan saling menjaga. Janganlah cara-cara adu domba digunakan. kalau memang KAMI Ganjar itu benar-benar ada, sudah melakukan apa saja? Jadi itu cuma adu domba saja,” katanya. (OL-13)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved