Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
ANGGOTA Komisi III dari Fraksi Partai NasDem Eva Yuliana mendukung komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk membersihkan instansi kepolisian.
Eva yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi NasDem, juga mengapresiasi langkah Kapolri yang mampu mendisiplinkan anggota yang berada di bawah jajarannya.
“Kita apresiasi dan mendukung semangat Bapak Kapolri untuk mengantarkan Polri lebih baik dan benar-benar presisi. Ini membuktikan Kapolri tidak hanya mampu mendisiplinkan anggota dengan pelanggaran etik, namun mau bersikap tegas terhadap bawahannya,” ujar Eva dalam keterangannya Sabtu (15/10).
Baca juga: Kapolri: Irjen Teddy Minahasa Telah Ditahan dan Terancam Dipecat
Menurutnya, terungkapnya dugaan keterlibatan mantan Kapolda Sumbar Teddy Minahasa dalam peredaran bisnis narkoba, merupakan pembuktian Kapolri yang mampu menindak anggotanya. Sekalipun, anggotanya tersebut berpangkat seorang jenderal.
“Kapolri mampu menindak anggotanya yang tidak hanya di level bawah, namun bintang jenderal dua. Kalau berulah, siap ditindak. Ini bukti konkret bahwa Kapolri serius membawa kepolisian ke arah yang lebih baik,” imbuhnya.
Baca juga: IPW Minta Kapolri Tidak Pandang Bulu Berantas Narkoba
Kabar ditangkapnya Teddy Minahasa bertepatan dengan agenda pengarahan Presiden Joko Widodo kepada petinggi kepolisian se-Indonesia. Salah satu poin yang disampaikan adalah Presiden mendorong kepolisian untuk memberantas praktik judi online dan narkoba di Indonesia.
"Saya percaya Kapolri mampu menjalankan arahan Presiden ini dengan baik. Terbukti dengan ditangkapnya salah satu DPO bandar judi online kelas kakap dan oknum baik itu sipil maupun anggota Polri," pungkas Eva.(OL-11)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Komnas Perempuan menyoroti praktik penyiksaan seksual yang melibatkan aparat penegak hukum. Laporan tahunan lembaga tersebut mencatat setidaknya ada 13 kasus penyiksaan seksual di 2024
Pengamanan dari TNI-Polri tidak hanya kepada institusi kejaksaan, tetapi juga kepada para jaksa yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum.
Demo di Balai Kota Jakarta pada hari ini berakhir ricuh hingga melukai sejumlah polisi. Akibat hal tersebut, sebanyak 93 mahasiswa kini diamankan oleh pihak kepolisian.
KEPOLISIAN akan mengusut tuntas kasus grup Facebook hubungan sedarah (Inses).
Tidak ada lagi ruang pribadi bagi seseorang yang duduk dan telah duduk pada jabatan publik.
Pihak kepolisian pun terus melakukan patroli pengamanan untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved