KEPOLISIAN diminta lebih tegas dalam memproses secara etik dan pidana terkait dugaan keterlibatan mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa (TM). Hal itu ditekankan Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti.
Sebelumnya, Teddy ditangkap karena terlibat dalam jual-beli narkotika jenis sabu. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam konferensi pers pada Jumat (14/10) kemarin.
"Polri harus tegas dengan memproses pidana dan etik. Jika Irjen TM benar terlibat, sanksi pemberhentian dengan tidak hormat harus dijatuhkan," ujar Poengky ketika dihubungi, Sabtu (15/10).
Baca juga: Kapolri: Irjen Teddy Minahasa Telah Ditahan dan Terancam Dipecat
Mengenai proses pidana, lanjut dia, Kompolnas mengatakan tersangka perlu dijerat dengan pasal berlapis dan perberatan hukuman. Dalam hal ini, menindaklanjuti kasus anggota Polri yang tersandung kasus narkotika.
Pimpinan Polri juga harus sungguh-sungguh mengawasi anggotanya. Apalagi, sudah ada Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri.
Baca juga: Polda Metro Jaya Tetapkan Irjen Teddy Tersangka Kasus Narkoba
"Perlu ada tes urine secara berkala untuk menjerat anggota yang diduga penyalahguna narkoba. Hukuman pemberhentian tidak hormat bagi yang melakukan pelanggaran berat. Hukuman rebintradisi bagi yang melakukan pelanggaran ringan," imbuh Poengky.
Terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana, seperti menjadi backing, pengedar atau bandar narkotika, seharusnya diproses pidana dan dipecat. Kapolri perlu memastikan jajaran kepolisian mematuhi arahan Presiden Joko Widodo.
"Tindak tegas terhadap kejahatan narkoba dan judi juga merupakan arahan Presiden Jokowi. Baik judi maupun narkoba sangat menyengsarakan masyarakat, serta merusak bangsa dan negara," pungkasnya.(OL-11)
