Polda Metro Jaya Tetapkan Irjen Teddy Tersangka Kasus Narkoba

POLDA Metro Jaya resmi menetapkan Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu seberat 5 kilogram. Penetapan tersangka Irjen Teddy dilakukam setelah dilakukan gelar perkara pada Jumat (14/10).

"Yang mana sudah menetapkan Pak TM sebagai tersangka," kata Dirnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa saat konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat Jalan Garuda Nomor 2, Kemayoran, Jakpus, Jumat (14/10). Mukti mengatakan bahwa Teddy terbukti telah mengedarkan narkoba jenis sabu hasil dari pengungkapan Polres Bukittinggi, Sumatra Barat, atau sabu yang dijadikan sebagai barang bukti.

Seharusnya barang bukti sabu tersebut seberat 41 kilogram. Akan tetapi, Irjen Teddy memerintah tersangka D untuk mengambil barang bukti sabu sebanyak 5 kilogram.

Tersangka D merupakan anggota kepolisian aktif dengan pangkat AKBP yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Bukittinggi. Saat ini, tersangka AKBP D menjabat sebagai Kabag ADA Polda Sumbar. "Memang dari keterangan saudara D, itu betul perintah dari bapak TM," beber Mukti.

Setelah diambil seberat 5 kilogram, lantas barang bukti diganti dengan tawas untuk dimusnahkan. Mukti juga mengatakan bahwa barang bukti sabu tersebut merupakan hasil dari pengungkapan Mei 2022. "Iya, (5 kilogram barang bukti sabu) diganti dengan tawas," papar Mukti.

Kasus Irjen Teddy diketahui setelah tim dari Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap beberapa anggota Polisi terkait peredaran narkoba. Adapun anggota kepolisian yang ditangkap mulai dari pangkat Bripka, Kompol, dan AKBP. Satu di antaranya ialah mantan Kapolres Bukittinggi.

Lebih lanjut Mukti mengatakan bahwa barang bukti yang didapat dalam pengembangan kasus tersebut seberat 3,3 kilogram dengan 1,7 kilogram sudah berhasil dijual sehingga total ada 5 kilogram. "Seberat 1,7 kilogram juga sudah dijual dan diedarkan di Kampung Bahari (Jakarta Utara)," jelasnya.

Para tersangka terancam Pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. "Ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun," pungkas Mukti. (OL-14)