Polri Masih Ketik Surat Pemecatan Teddy Minahasa

MABES Polri masih mengetik surat administrasi pemberhentian tidak dengan hormat (PT DH) mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa. Pemberkasan pemecatan itu dibuat usai banding Teddy ditolak Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

"Prosesnya tentunya dibuat dulu ya, suratnya lagi dibuat, nanti kalau suratnya sudah dibuat pasti akan dikirim," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Agustus 2023.

Ramadhan mengatakan bila berkas sudah rampung, pihaknya akan mengirim ke Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres). Baru setelah itu Teddy sah dipecat sebagai anggota Korps Bhayangkara.

Baca juga: Kubu Teddy Minahasa Angkat Bicara soal Penolakan Banding PTDH oleh Polri

Sebelumnya, Majelis Sidang Banding Etik Polri menolak permohonan banding Irjen Teddy Minahasa terkait putusan PTDH. Sidang banding Teddy Minahasa dipimpin Irwasum Polri Komjen Ahmad Dofiri.

"Satu, menolak permohonan banding," kata Ramadhan dalam keterangannya, Jumat, 4 Agustus 2023.

Teddy menjalani sidang KKEP selama 13 jam 30 menit mulai pukul 09.00 sampai 22.30 WIB, pada Selasa, 30 Mei 2023.

Baca juga: Polri Tolak Banding Teddy Minahasa

Teddy dikenakan sanksi etika, yakni perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota polri. Teddy memutuskan banding atas sanksi yang diberikan.

Teddy diduga telah melakukan dugaan pelanggaran memerintahkan mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 41,4 kg. Kemudian, mengganti dengan tawas sebanyak 5 kg, serta menyerahkan sabu kepada saudara LP untuk dijual. Barang haram itu adalah hasil tangkapan Satres Narkoba Polres Bukittinggi.

Teddy diduga melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 5 ayat 1 huruf c Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat 1 huruf d, Pasal 10 ayat 1 huruf F, Pasal 10 ayat 2 huruf H, Pasal 11 ayat 1 huruf h dan Pasal 13 huruf E, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang KKEP.

Dalam kasus pidana, AKBP Dody divonis 17 tahun penjara. Sedangkan, Teddy divonis penjara seumur hidup.

(Z-9)