Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menerima kunjungan persahabatan dari delegasi parlemen Ukrania. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam pertemuan itu, dihadiri oleh Wakil Ketua Parlemen Ukraina Olena Kondratiuk, Ketua Komite Kebijakan Luar Negeri dan Kerjasama Antar Parlemen Oleksandr Merezhko, dan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin. Mereka disambut langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP NasDem Jhonny G Plate dan Ketua Bidang Hubungan Internasional Martin Manurung.
"Partai NasDem mendukung dan mendorong kerjasama bilateral Indonesia dan Ukraina baik disektor industri, perdagangan, maupun investasi," ujar Jhonny di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, hari ini.
Jhonny menerangkan beberapa isu strategis dibahas dalam pertemuan tersebut. Mulai dari perdagangan, ekonomi, sosial, edukasi, dan pertukaran mahasiswa.
Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti pertemuan dengan Parlemen Ukraina. Salah satunya dengan meneruskan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Baca juga: Anies Baswedan Ternyata Pernah Ditawari Maju Pilpres 2019, Tapi Menolak
"Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait dengan diskusi yang menyangkut manajemen tata kelola PBB, diskusi yang menyangkut pertukaran mahasiswa Indonesia dan Ukraina akan teruskan ke Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi (Kemendikbud Ristek)," jelasnya.
Lebih lanjut, terkiat diskusi perdagangan dan industri akan diteruskan ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
Sementara itu, pimpinan Parlemen Ukraina Olena menyebut pihaknya tertarik memperdalam kerjasama dengan Partai Nasdem. Salah satunya dalam bidang informasi untuk melawan disinformasi dan keamanan informasi.
"Kami mengundang perusahaan Indonesia yang tertarik dengan pasar Ukraina dan menjalin kerjasama dengan Ukraina dibidang investasi maupun dibidang lain untuk berinvetasi dengan Ukraina," jelas Olena.
Pantauan Medcom.id, jajaran DPP Partai NasDem sempat mengajak delagasi Parlmen Ukraina untuk melihat fasilitas yang ada di NasDem Tower. Seperti perpustakaan, teater, war room, auditorium, dan lain-lainnya.
Kemudian, mereka juga melihat jejeren koleksi patung-patung pahlawan. Salah satunya patung Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta yang berdiri kokoh dan tengah membaca teks proklamasi.(OL-4)
Presiden Zelenskyy menyatakan dokumen jaminan keamanan AS-Ukraina siap diteken usai pertemuan trilateral di Abu Dhabi. Isu teritorial masih jadi ganjalan utama.
Amerika Serikat menilai Rusia dan Ukraina mencatat kemajuan penting setelah sepakat melanjutkan perundingan damai langsung di Abu Dhabi, meski konflik dan perbedaan utama masih membayangi.
Serangan besar Rusia menghantam Kyiv dan Kharkiv, menewaskan satu orang dan melukai sedikitnya 23 lainnya. Serangan drone dan rudal terjadi di tengah upaya diplomasi damai.
Menurut Donald Trump, satu-satunya faktor yang membuat posisi Ukraina tetap bertahan hingga saat ini adalah peran dirinya.
Namun pada 3 Januari, Rusia hanya berdiri dan menyaksikan ketika Amerika Serikat (AS) secara paksa membawa Maduro dan istrinya ke New York.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky resmi menunjuk Kyrylo Budanov sebagai Kepala Staf Presiden di tengah skandal korupsi dan perombakan kabinet besar-besaran.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved