Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan kalau dirinya pernah menolak tawaran untuk maju menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019.
"Jadi ketika di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil, saya tidak bersedia, bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres saya bilang tidak bersedia," kata Anies saat bersilaturahmi dengan awak media di Balai Kota Jakarta, hari ini.
Ia beralasan menolak tawaran itu karena ingin menuntaskan masa jabatannya selama lima tahun sebagai gubernur DKI.
"Saya janji untuk di Jakarta lima tahun dan janji lima tahun itu kami ingin pegang," katanya.
Namun, ia tidak menjelaskan pihak yang memberikan tawaran untuk maju pada Pilpres 2019.
Dalam kesempatan itu, ia mengenang ketika pertama dilantik menjadi gubernur DKI pada Oktober 2017 bersama Wakil Gubernur DKI saat itu, Sandiaga Uno.
Baca juga: Dulu Bersaing dengan Anies di DKI, AHY: Persahabatan Kami tak Retak
Anies kemudian menuturkan, setahun kemudian ditinggal oleh Sandiaga Uno karena maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
Jabatan wakil gubernur saat itu kemudian kosong sejak 2018 hingga April 2020 saat Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akhirnya menemani Anies menyelesaikan masa kepimpinan 2017-2022.
Ia pun mengibaratkan bermitra dengan Riza Patria seperti bermain bulutangkis yang saling melengkapi.
"Itu selama masa kosong, masa pandemi, memang terasa betul. Setelah ada Pak Ariza, itu saya merasa sekali tugas sebagai gubernur itu luar biasa terbantu," ucap Anies.
Anies dan Riza Patria akan mengakhiri masa kepemimpinan pada 16 Oktober 2022.
Adapun pengganti Anies akan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo yang memilih satu dari tiga nama kandidat calon penjabat Gubernur DKI.
Adapun tiga nama yang sudah diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada Presiden Jokowi yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.(OL-4)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan Partai Golkar sebagai kendaraan berkiprah di dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved