Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan kalau dirinya pernah menolak tawaran untuk maju menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019.
"Jadi ketika di tahun 2018 saya ditawari untuk ikut pilpres, sebagai wakil, saya tidak bersedia, bahkan ada dua kali permintaan untuk menjadi capres saya bilang tidak bersedia," kata Anies saat bersilaturahmi dengan awak media di Balai Kota Jakarta, hari ini.
Ia beralasan menolak tawaran itu karena ingin menuntaskan masa jabatannya selama lima tahun sebagai gubernur DKI.
"Saya janji untuk di Jakarta lima tahun dan janji lima tahun itu kami ingin pegang," katanya.
Namun, ia tidak menjelaskan pihak yang memberikan tawaran untuk maju pada Pilpres 2019.
Dalam kesempatan itu, ia mengenang ketika pertama dilantik menjadi gubernur DKI pada Oktober 2017 bersama Wakil Gubernur DKI saat itu, Sandiaga Uno.
Baca juga: Dulu Bersaing dengan Anies di DKI, AHY: Persahabatan Kami tak Retak
Anies kemudian menuturkan, setahun kemudian ditinggal oleh Sandiaga Uno karena maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019.
Jabatan wakil gubernur saat itu kemudian kosong sejak 2018 hingga April 2020 saat Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria akhirnya menemani Anies menyelesaikan masa kepimpinan 2017-2022.
Ia pun mengibaratkan bermitra dengan Riza Patria seperti bermain bulutangkis yang saling melengkapi.
"Itu selama masa kosong, masa pandemi, memang terasa betul. Setelah ada Pak Ariza, itu saya merasa sekali tugas sebagai gubernur itu luar biasa terbantu," ucap Anies.
Anies dan Riza Patria akan mengakhiri masa kepemimpinan pada 16 Oktober 2022.
Adapun pengganti Anies akan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo yang memilih satu dari tiga nama kandidat calon penjabat Gubernur DKI.
Adapun tiga nama yang sudah diserahkan Kementerian Dalam Negeri kepada Presiden Jokowi yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.(OL-4)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved