Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
TIM jaksa eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat didampingi tim pengendalian eksekusi Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi, dan Eksaminasi (Uheksi) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) dan tim Pusat Pemulihan Aset (PPA) melaksanakan sita eksekusi 100 bidang tanah milik Benny Tjokrosapturo. Aset itu disita terkait perkara megakorupsi PT Auransi Jiwasraya dan PT ASABRI.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengungkap, ratusan bidang tanah itu terhampar di atas lahan seluas 96,74 hektare di Kabupaten Tangerang, Banten. Sebagian besar aset tersebut terletak di Desa Buaran Mangga, Desa Gaga, Desa Kirapayung, Kecamatan Pakuhaji.
"Terdiri dari 74 bidang seluas 24,32 hektare," sebut Ketut melalui keterangan tertulis, Jumat (30/9).
Aset Benny lain yang disita eksekusi pihak kejaksaan adalah 11 bidang tanah seluas 51,82 hektare di Desa Muncung dan Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo; 12 bidang tanah seluas 2,8 hektare di Desa Pondok Kelor dan Desa Kampung Kelor, Kecamatan Sepatan Timur; dan tiga bidang tanah seluas 17,8 hektare di Desa Jenggot, Kecamatan Mekar Baru.
Baca juga: Presiden Jokowi Tandatangani Pemecatan Ferdy Sambo
Menurut Ketut, proses sita eksekusi itu didasarkan dengan Surat Perintah Jaksa Agung Nomor PRIN-87/A/JA/09/2022 tanggal 22 September 2022 tentang Tim Inventarisasi dan Optimalisasi Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi terkait erkara Jiwasraya dan ASABRI. Selanjutnya, jaksa eksekutor Kejari Jakarta Pusat akan segera menyerahkan aset tersebut ke pihak PPA.
Diketahui, Benny dihukum seumur hidup dalam skandal Jiwasraya. Putusan itu telah berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung (MA). Ia juga dijatuhi hukuman pidana uang pengganti sebesar Rp6,078 triliun. Kasus tersebut telah merugikan keuangan negara senilai Rp16 triliun.
Sementara itu, dalam kasus korupsi ASABRI yang merugikan negara Rp22 triliun, Benny masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (OL-4)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
PRESIDEN Joko Widodo memasuki 2022 dengan kepercayaan tinggi.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memperingatkan anggotanya yang tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
KEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis.
KEJAKSAAN Agung menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Benarkah hukum masih dijadikan alat pemukul dan sarana penindas? Betulkah ada yang meng-order Kejagung untuk menerungku Tom?
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku telah menangani 41 bank yang dicabut izin usaha di Jawa Barat.
Sudah empat kali Kejari Depok meminta polisi membuktikan adanya kerugian negara dalam dugaan korupsi yang menyeret Nur Mahmudi Ismail, tetapi tak pernah dipenuhi polisi.
Dipilihnya Situ Cilodong loaksi bersih-bersih dikarenakan sampah bisa berdampak pada banyak hal seperti kesehatan, lingkungan, pariwisata dan masa depan anak-anak.
Kejaksaan Negeri Kota Depok menghancurkan 10 pucuk pistol jenis softgun berikut 9 senjata tajam.
Pelimpahan tahap dua itu meliputi penyerahan tersangka berikut barang bukti kepada jaksa penuntut umum (JPU) yang bertugas menangani perkara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved