NEWSTICKER

Berita Terbaru Aset Rampasan Hari Ini

Polres Tanjung Priok Ungkap TPPU Kasus Sindikat Narkoba Internasional
19/8/2016 06:04
Beberapa aset yang disita ialah 14 sertifikat tanah yang ada di Sumatra dengan nilai sekitar Rp6,9 miliar.
Rupbasan Pangkal Pinang Gelar Pelatihan Pengelolaan Basan dan Baran
19/8/2016 06:00
Pelatihan kali ini berfokus pada penguatan dan pengamanan benda sitaan negara (Basan) dan barang rampasan negara (Baran)
KPK Serahkan 38 Aset Hasil Rampasan Kasus Korupsi ke Desa-desa di Karawang
19/8/2016 06:00
Sejumlah desa di Karawang menerima 38 bidang aset hasil rampasan kasus korupsi dari KPK.
KPK Serahkan Aset Rampasan Rp56,5 miliar ke KASN, Kejagung, BIG
19/8/2016 05:59
Adet rampasan terbesar yang diserahkan berasal dari perkara korupsi eks Bupati Bangkalan Fuad Amin
Presiden Minta Kejaksaan Bersih
19/8/2016 05:59
Presiden Joko Widodo meminta Kejaksaan Agung untuk bisa meningkatkan penyelamatan aset negara yang telah dikorupsi.
Kejagung Akui Kesulitan Sita Aset ASABRI
19/8/2016 05:59
JAM-Pidsus Kejaksaan Agung Ali Mukartono mengakui adanya kendala yang ditemui dalam penyitaan aset dalam dugaan korupsi di ASABRI, sebab tersebar di luar negeri.
Pembahasan RUU Perampasan Aset Mendesak
19/8/2016 05:59
Beleid itu dipandang akan menjadi amunisi baru bagi upaya pemberantasan korupsi yang fokus memulihkan kerugian keuangan negara
KPK Serahkan Aset Rampasan Senilai Rp55 Miliar Kepada TNI AL
19/8/2016 05:59
serah terima aset itu dilakukan sebagai bentuk pengelolaan barang rampasan negara yang KPK peroleh dari hasil penindakan tindak pidana korupsi.
PPATK Dorong Pemerintah dan DPR Bahas RUU Perampasan Aset
19/8/2016 05:59
"PPATK serahkan tindak lanjut dari RUU ini kepada pihak Pemerintah dan DPR. Harapan PPATK tentu RUU ini dapat segera dibahas dan disahkan menjadi UU," ujar Ketua PPATK Dian Ediana Rae
RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak
19/8/2016 05:59
Kejahatan ekonomi merupakan kejahatan canggih (sophisticated) dengan segala bentuk rekayasa keuangan (financial engineering).
Kasus ASABRI jadi Alarm Urgensi UU Perampasan Aset
19/8/2016 05:59
"Jangan bebani penegak hukum dengan ketiadaan aturan dasar hukum. Beban mereka berat menerapkan hukum, mencari bukti, melacak hasil kejahatan, menyita, dan lain-lain," kata Yenti
RUU Perampasan Aset Jadi Suplemen Pemberantasan Korupsi
19/8/2016 05:59
Apabila RUU tersebut disahkan, lanjutnya, penegak hukum tidak kesulitan menghadapi pelaku korupsi yang melarikan diri.
RUU Perampasan Aset semakin Mendesak Dibutuhkan
19/8/2016 05:59
Pemerintah tidak bisa mengukur tingkat efektivitas pemberantasan korupsi secara internal tanpa melihat standar internasional.
Kejagung Telah Sita Aset Kasus Asabri Senilai Rp10,5 Triliun
19/8/2016 05:59
Dalam kasus ini, penyidik Kejagung menaksir nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp23,73 triliun. Kerugian negara di kasus ini jauh lebih besar dari kasus Jiwasraya.
Putusan PK Djoko Susilo jadi Alarm Urgensi UU Perampasan Aset
19/8/2016 05:59
Menurut Yenti, UU Perampasan Aset akan mengatur proses barang bukti yang disita sejak tahap penyidikan sampai proses pelelangan
KPK Setor Rp10 Miliar ke Kas Negara dari Dua Perkara
19/8/2016 05:59
Jaksa eksekusi KPK menyetorkan uang rampasan dan denda itu pada Rabu (7/7) kemarin. Total nominalnya sebesar Rp10.036.223.010.
Perampasan Aset oleh Penegak Hukum Berpotensi Langgar HAM
19/8/2016 05:59
Suparji menyebut bahwa perampasan tersebut dapat menimbulkan pertentangan dengan asas praduga tak bersalah.
KPK Lelang Aset Eks Bupati Lampung Utara, Nilainya Puluhan Miliar
19/8/2016 05:59
Agung Ilmu Mangkunegara yang sudah divonis 7 tahun penjara, diketahui terjerat kasus suap proyek Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan di Lampung Utara.
Tak Bayar Uang Rp6 Triliun, Lawyer: Bentjok Sudah Tak Punya Apa-apa Lagi
19/8/2016 05:59
Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memvonis Komisaris PT Hanson International itu pidana uang pengganti sebesar Rp6,087 triliun.
PPATK Endus Aset Properti Tersangka Korupsi ASABRI di Selandia Baru
19/8/2016 05:59
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut pihaknya mengindetifikasi aliran dana kepada pihak lain yang diduga untuk membeli properti di Selandia Baru.