Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai penjahat perang di Papua. OPM bahkan meminta Interpol untuk menangkap kepala negara.
Menurut Moeldoko, OPM-lah yang merupakan penjahat kemanusiaan.
Ia membeberkan sejumlah aksi kejahatan yang dilakukan kelompok kriminal tersebut.
Dari 2021 sampai dengan 2022, OPM melakukan pembantaian 10 warga sipil dan melakukan berbagai perusakan infrastruktur.
Baca juga: Moeldoko: Kalau Diperlukan, TNI Bisa Tangkap Lukas Enembe
"Mereka menindas petani di kampung-kampung, menganiaya perempuan, membunuh warga yang tidak bersalah. Apakah kelompok seperti ini, kriminal ini, kita diamkan? justru kami yang akan menangkap mereka," tegas Moeldoko di kantornya, Jakarta, Kamis (29/9).
OPM saat ini terus membuat kegaduhan, sambung Moeldoko, karena sudah kehilangan pengaruh di Bumi Cendrawasih.
Masyarakat di provinsi tersebut sudah banyak yang mencapai kesejahteraan sehingga enggan mendukung gerakan separatis tersebut.(OL-4)
DIREKTUR Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan membenahi konflik bersenjata
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengenal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
PROPOSAL yang disodorkan TPNPB-OPM terkait pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dinilai sebagai tawaran menggiurkan.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendorong evaluasi pada tataran operasi, komando dan pengendalian keamanan penanganan kekerasan bersenjata di Papua.
Kapuspen TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menjelaskan penyebutan OPM bertujuan menegaskan kelompok itu adalah tentara atau kombatan, sehingga berhak menjadi korban hukum humaniter.
SATUAN Tugas Operasi Damai Cartenz-2024 bersama Satgas Amole 2024 dan Satgas Nanggala berhasil menembak mati 2 anggota KKB Papua di wilayah Mimika, salah satunya Abubakar Kogoya.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved