Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa berkolaborasi dengan TNI untuk memanggil paksa Gubernur Papua Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
"Kalau dia dalam perlindungan masyarakat, apa perlu TNI dikerahkan? Kalau diperlukan, ya apa boleh buat," ujar Moeldoko di kantornya, Jakarta, Kamis (29/9).
Ia menegaskan seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, dengan dugaan yang disangkakan saat ini, Lukas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
"Saya memang tidak berhak mengadili, tidak juga melangkahi praduga tidak bersalah tetapi siapapun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum," tutur mantan Panglima TNI itu.
Baca juga: Ketua Komnas HAM Temui Lukas Enembe
Pemerintah dalam tujuh tahun terakhir telah menggelontorkan anggaran yang sangat besar kepada Papua. Tujuannya, jelas untuk mewujudkan pemerataan sehingga tercipta kesejahteraan bagi masyarakat di provinsi tersebut.
"Tapi kalau kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi, jelas dia harus mempertanggungjawabkannya. KPK harus lebih keras lagi mengambil langkah-langkah lebih lanjut," tukas Moeldoko.(OL-5)
Pendalaman keterangan saksi juga penting untuk memastikan posisi dan pembelian jet pribadi itu. Terbilang, kendaraan udara itu diyakini ada di luar negeri.
KPK memastikan bakal menyita barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini. Pihak-pihak yang menyimpan aset terkait kasus diharap kooperatif.
Jet pribadi itu saat ini ada di luar negeri. Kendaraan itu perlu disita untuk kebutuhan pembuktian dan pengembalian kerugian negara.
Hanya Dius yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Lukas tidak bisa diproses hukum lagi, karena sudah meninggal.
KPK secara resmi menetapkan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi (DE) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi,
PSBS Biak dijadwalkan akan melakoni empat pertandingan kandang di Stadion Lukas Enembe pada sisa kompetisi Liga 1.
Dalam penangkapan sejumlah pihak lainnya, KPK turut menyita Rp800 juta. Jika ditotal, barang bukti dalam OTT ini mencapai Rp1,6 miliar.
KPK sudah menggelar ekspose dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau. Kasus rasuah dalam OTT itu adalah pemerasan.
Dalam kasus ini, ada juga uang yang disita oleh tim penangkapan.
Jika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau memiliki kewenangan untuk menetapkan wakil gubernur menjadi gubernur definitif.
Pertemuan ini menjadi tonggak awal terbentuknya Kerja Sama Regional Bali, NTB, dan NTT.
Menurut Sultan, keberatan yang diajukan oleh para Gubernur tersebut sangat beralasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved