Pegiat HAM Papua Minta Presiden Turun Tangan Benahi Konflik Senjata

DIREKTUR Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan membenahi konflik bersenjata di Bumi Cenderawasih. Hal itu disampaikannya menanggapi peristiwa pembunuhan terhadap 11 pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 6-8 April 2025.

"Kami sangat mengharapkan kepada Presiden Repuplik Indonesia, menagani penyelesaian konflik bersenjata di tanah Papua," kata Theo lewat keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Kamis (17/4).

Menurut Theo, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) selaku pembantai harus membuktikan dalih bahwa belasan warga sipil non-Papua itu bukanlah mata-mata atau anggota intelijen TNI/Polri. Pembuktian itu, sambungnya, harus dilengkapi dengan kartu anggota TNI/Polri serta senjata dari tangan korban pembantaian.

Baca juga : Tim DVI Kerahkan Personel untuk Identifikasi Jenazah Pembunuhan KKB di Yahukimo

Theo mengakui, situasi dan kondisi di Papua saat ini memang tidak begitu kondusif. Kondisi tersebut, sambungnya, membuat orang asli Papua (OAP) maupun warga non-OAP tidak merasa aman dan hidup dalam kegelisahan. Oleh karenanya, ia menyarankan agar warga sipil yang bekerja seabgai pendulang emas, petugas kesehatan, tenaga pendidik, ataupun pengusaha yang berada di daerah konflik diarahkan pulang kembali di kota.

Baginya, perang menggunakan senjata tidak akan pernah menyelesaikan masalah Papua, kecuali TPNPB-OPM dan TNI/Polri menyatakan keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik bersenjata. Kalau tidak, sambungnya, konflik bersenjata di tanah Papua akan memakan korban jiwa, termasuk OAP, non-OAP, personel TNI/Polri, dan personel TPNPB-OPM.

"Presiden segera menarik pasukan non-organik dari Papua dan tidak mobilisasi pengiriman pasukan di tanah Papua. Saya juga meminta kepada Presiden RI membuka diri untuk duduk dan berdialog dengan tokoh-tokoh politik di tanah Papua," terangnya.  (P-4)