Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PROPOSAL yang disodorkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terkait pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dinilai sebagai tawaran menggiurkan.
Peneliti isu Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas mengatakan niat baik TPNPB-OPM yang telah menyandera warga negara Selandia Baru sejak Februari 2023 itu patut diapresiasi.
Baginya, pemerintah Indonesia perlu berkomunikasi dengan pihak TPNPB-OPM sebagai tindak lanjut tawaran tersebut.
Baca juga : TNI Jalin Komunikasi dengan Keluarga Egianus Kogoya Untuk Pembebasan Pilot Susi Air
"Pemerintah bisa berunding dengan mereka, bagaimana teknisnya, prosesnya, harus disepakati bersama," kata Cahyo kepada Media Indonesia, Kamis (19/9).
Pemerintah, sambungnya, dapat bernegosiasi jika dirasa proposal yang diajukan TPNPB-OPM tak sesuai dengan kepentingan Indonesia. Misalnya, soal fasilitator pembebasan maupun pihak yang bakal menjemput Mehrtens.
Namun, jika segera menolak tawaran tersebut, Cahyo menyebut bahwa pemerintah selama ini sengaja memelihara konflik di Bumi Cenderawasih.
Baca juga : TPNPB-OPM Bantah Minta Tebusan Untuk Pilot Susi Air, TNI: Mereka Selalu Punya Alasan untuk Menunda
"Kalau tidak mau menerima tawaran atau bersikukuh dengan jalan sendiri, pemerintah kita tidak memiliki niat baik. Ini mengonfirmasi bahwa kekerasan dan pendekatan keamanan menjadi tujuan utama," tandasnya.
Proposal versi TPNBP-OPM menjelaskan soal simulasi pembebasan Mehrtens. Pertama, pemerintah Selandia Baru diminta menyiapkan pesawat sipil dengan rute Selandia Baru-Papua New Guinea-Jayapura yang mendarat di Bandara Sentani.
Setibanya di Sentani, pesawat diminta menunggu tim dari TPNPB-OPM yang menjemput Mehrtens dari Nduga, Papua. Selanjutnya, polisi dan tentara Selandia Baru diminta masuk dan mengawal proses penjemputan pilot tersebut.
"Jika tidak ada pesawat dari Selandia Baru, maka kami akan charter pesawat Air Niugini dari PNG," demikian bunyi proposal yang dibagikan juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom. (Tri/M-4)
HARI Sabtu (21/9/2024) kita patut bersyukur dengan berita pembebasan sandera pilot Susi Air Philip Mark Mehtrens yang sejak 7 Februari 2023 disandera oleh OPM pimpinan Egianus Kogoya.
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menegaskan pemerintah tak membayar uang tebusan untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam proses pembebasan pilot Susi Air
Hadi juga menuturkan ke depannya, pemerintah akan menggunakan treatment pendekatan humanis dan tanpa senjata atau soft approach untuk menyelesaikan konflik lainnya di Papua.
Rumadi mengatakan bahwa pembebasan pilot Susi Air berlangsung sesuai arahan Presiden Jokowi yang sejak awal telah ditekankan bahwa prioritas utama adalah keselamatan sandera.
Akar permasalahan belum dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan.
PILOT Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mehrtens berhasil dibebaskan usai 1,5 tahun disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pipmpinan Egianus Kogoya.
DIREKTUR Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) Theo Hesegem meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan membenahi konflik bersenjata
MENTERI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak mengenal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendorong evaluasi pada tataran operasi, komando dan pengendalian keamanan penanganan kekerasan bersenjata di Papua.
Kapuspen TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menjelaskan penyebutan OPM bertujuan menegaskan kelompok itu adalah tentara atau kombatan, sehingga berhak menjadi korban hukum humaniter.
SATUAN Tugas Operasi Damai Cartenz-2024 bersama Satgas Amole 2024 dan Satgas Nanggala berhasil menembak mati 2 anggota KKB Papua di wilayah Mimika, salah satunya Abubakar Kogoya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved