Pembebasan Pilot Susi Air belum Berdampak pada Penyelesaian Konflik Papua

PENELITI Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, mengatakan upaya pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, tidak membawa dampak signifikan terhadap penyelesaian konflik di Papua.

Sebab, akar permasalahan belum dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan.

Salah satu instrumen penting yang dapat digunakan adalah melalui dialog damai antara pihak-pihak yang bertikai, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Pemerintah RI.

Baca juga : Susi Pudjiastuti Apresiasi Semua Pihak dalam Pembebasan Pilot Susi Air

"Selama satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi, belum terlihat keseriusan pemerintah untuk membuka ruang dialog damai dengan para pemangku kepentingan utama di Papua, termasuk OPM, gereja, pemuda, dan masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik Papua masih stagnan," kata Beni, dihubungi Minggu (22/9).

Untuk mengatasi konflik Papua secara lebih komprehensif, maka diperlukan evaluasi menyeluruh atas pendekatan keamanan dan politik yang selama ini diterapkan oleh pemerintah.

Evaluasi ini, dia tekankan, tidak hanya penting bagi pemerintahan saat ini, tetapi juga bagi pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca juga : Kapuspen TNI Bersykur Pilot Susi Air yang Disandera OPM Berhasil Dibebaskan

"Tanpa adanya evaluasi yang mendalam terhadap pendekatan yang telah dijalankan, akan sangat sulit untuk menyelesaikan akar konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun," kata Beni.

Pendekatan berbasis keamanan, harus diimbangi dengan solusi yang lebih holistik, termasuk pendekatan sosial dan budaya, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua khususnya tokoh berpengaruh dari tokoh informal, pemuda dan gereja di dalam prosesnya.

Penting untuk memilih utusan khusus, dari orang terpercaya di tingkat nasional dan lokal, dalam isu Papua sebagai niat baik dalam menyelesaiakan persoalan di Papua.

"Selain itu sejumlah persoalan HAM masa lalu harus diselesaikan dengan rekonsiliasi melalui dialog dengan tokoh Papua dan bahkan konsesi politik lainnya yang dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat Papua," kata Beni. (P-5)