Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak tegas seluruh pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam proses Pemilu 2024. Arahan tersebut ia sampaikan saat menjamu Ketua dan seluruh anggota Bawaslu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/9).
"Pak Presiden meminta Bawaslu tegas sejak awal, baik dalam penegakan hukum pidana maupun administrasi," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja selepas pertemuan.
Kepala negara, sambung dia, ingin Bawaslu tidak pandang bulu dalam melakukan pengawasan atau penindakan. Ketegasan diperlukan dalam setiap tahap sebagai antisipasi terjadinya kecurangan oleh partai politik atau calon-calon yang akan terjun konstestasi.
"Pak Presiden mengapresiasi karena dulu beliau pernah diperiksa Bawaslu saat mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur. Menurutnya, itu bentuk ketegasan dari Bawaslu. Itulah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum secara tegas sehingga para peserta pemilu jadi hati-hati dalam melakukan proses kampanye, penggalangan massa dan lain-lain," tuturnya.
Baca juga: Bawaslu Persilakan SBY untuk Turun Gunung
Bawaslu pun berkomitmen kuat untuk menjaga situasi tetap aman dengan mencegah dan menindak aksi-aksi kejahatan seperti penyebaran hoax, SARA dan black campaign yang berpotensi mempertajam polarisasi dan memecah belah masyarakat.(OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Adanya revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang kerap kali dilakukan merupakan hal lumrah bagi negara demokrasi yang masih berkembang.
DKPP menerima 584 pengaduan terkait pelanggaran penyelenggara Pemilu selama 2024. Angka pengaduan itu naik siginifikan dari tahun sebelumnya.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan pembatalan pencalonan paslon petahana nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah.
Salinan amar putusan ini merupakan dasar untuk mengajukan secara tertulis proses pemberhentian yang bersangkutan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved