Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak tegas seluruh pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam proses Pemilu 2024. Arahan tersebut ia sampaikan saat menjamu Ketua dan seluruh anggota Bawaslu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/9).
"Pak Presiden meminta Bawaslu tegas sejak awal, baik dalam penegakan hukum pidana maupun administrasi," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja selepas pertemuan.
Kepala negara, sambung dia, ingin Bawaslu tidak pandang bulu dalam melakukan pengawasan atau penindakan. Ketegasan diperlukan dalam setiap tahap sebagai antisipasi terjadinya kecurangan oleh partai politik atau calon-calon yang akan terjun konstestasi.
"Pak Presiden mengapresiasi karena dulu beliau pernah diperiksa Bawaslu saat mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur. Menurutnya, itu bentuk ketegasan dari Bawaslu. Itulah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum secara tegas sehingga para peserta pemilu jadi hati-hati dalam melakukan proses kampanye, penggalangan massa dan lain-lain," tuturnya.
Baca juga: Bawaslu Persilakan SBY untuk Turun Gunung
Bawaslu pun berkomitmen kuat untuk menjaga situasi tetap aman dengan mencegah dan menindak aksi-aksi kejahatan seperti penyebaran hoax, SARA dan black campaign yang berpotensi mempertajam polarisasi dan memecah belah masyarakat.(OL-5)
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Adanya revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang kerap kali dilakukan merupakan hal lumrah bagi negara demokrasi yang masih berkembang.
DKPP menerima 584 pengaduan terkait pelanggaran penyelenggara Pemilu selama 2024. Angka pengaduan itu naik siginifikan dari tahun sebelumnya.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menetapkan pembatalan pencalonan paslon petahana nomor urut 2 Aditya Mufti Ariffin-Said Abdullah.
Salinan amar putusan ini merupakan dasar untuk mengajukan secara tertulis proses pemberhentian yang bersangkutan
Bawaslu menanggapi penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penanganan pelanggaran pemilu dalam putusan sengketa hasil Pilpres 2024 yang dinilai terkesan formalistik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved