Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 584 pengaduan terkait pelanggaran penyelenggara Pemilu selama 2024. Sekretaris DKPP Yama David mengungkapkan angka pengaduan itu naik siginifikan dari tahun sebelumnya.
"Berdasarkan data yang masuk ke DKPP di 2024 mulai 1 Januari sampai 4 November 2024, pengaduan yang sudah masuk 584 pengaduan. Angkanya fantastis sampai 2 kali lipat dibanding 2023 sebanyak 325 pengaduan," kata David, di Jakarta, Selasa (5/11).
David menjelaskan berdasarkan Pasal 159 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, DKPP diamanatkan untuk meneggakan kode etik penyelenggara Pemilu yang diadukan atau dilaporkan oleh pihak-pihak yang dianggap dirugikan akibat tindakan maupun perilaku penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. DKPP ditugaskan untuk menerima aduan, verifikasi, penyelidikan serta pemeriksaan dugaan tindakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
Ia merinci dari 584 pengaduan yang diterima, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan aduan terbanyak sebanyak 65 aduan. Disusul Jawa Barat dengan 41 aduan. Selanjutnya Jawa Timur dengan 39 aduan, Sumatera Selatan 38 aduan.
Kemudian, Papua Pegunungan dengan 32 aduan, Papua Tengah 29 aduan, Sulawesi Selatan 22 aduan. Lalu, Aceh 21 aduan, Papua 20 aduan dan Jawa Tengah 20 aduan.
Berikutnya, Sumatera Barat dengan 17 aduan, Bengkulu 11 aduan, Bangka Belitung 10 aduan, Banten 9 aduan, Kepulauan Riau 8 aduan, DKI Jakarta 8 aduan. Lalu, Jambi 7 aduan, Lampung 7 aduan, serta Riau 4 aduan.
David menjelaskan dari 584 pengaduan, sebanyak 270 masuk perkara peregistrasian dan disidangkan. Lalu, dari 270 aduan, sebanyak 173 yang sudah diputus perkaranya.
"Data di atas menunjukkan kesadaran masyarakat yang sudah semakin tinggi, akan pentingnya pengawasan dalam proses pemilihan," katanya. (P-5)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Perkara yang masuk ke DKPP tidak semua dapat ditindaklanjuti sebab tidak cukup bukti.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengungkapkan selama hampir 13 tahun DKPP berdiri, pihaknya selalu menerima aduan yang masuk.
Aduan Masyarakat Sipil terkait pelanggaran kode etik penggunaan jet pribadiĀ oleh KPU RI dinyatakan belum memenuhi syarat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Penyewaan jet itu telah mencoreng prinsip kejujuran, proporsional, akuntabel, dan efisiensi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved