Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Bawaslu Rahmat Bagja mempersilakan seluruh elemen bangsa untuk ikut terjun mengawasi jalannya proses Pemilu 2024, tidak terkecuali Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.
"Semua turun gunung tidak ada masalah. Mau Pak SBY, sebelum Pak SBY, Bu Megawati juga mungkin sudah turun gunung. Para politisi lain silakan turun gunung," ujar Bagja di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9).
Baca juga: Menkeu: Indonesia Dianggap Paling Reaktif Tangani Pandemi
Langkah tersebut, ucap dia, memang diperlukan demi memastikan pesta demokrasi berjalan dengan baik dan lancar.
"Kita semua ingin penyelenggaraan demokrasi lebih baik ke depan," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY menyatakan akan turun gunung dalam Pemilu 2024. Alasannya, ia menduga ada pihak-pihak yang berusaha melakukan kecurangan dengan cara mengatur agar hanya ada dua pasangan capres dan cawapres dalam kontestasi.(OL-4)
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
Laporan Partai Demokrat tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/97/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya.
Demokrat menyatakan keberatan mendalam karena merasa dirugikan secara institusi maupun nama baik tokoh sentral partai.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved