Menkeu: Indonesia Dianggap Paling Reaktif Tangani Pandemi

Indonesia dianggap sebagai negara yang paling reaktif secara baik dalam penanganan pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator dan proses pemulihan ekonomi nasional.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (22/9).

"Indonesia adalah negara yang dianggap reaktif sangat baik dalam penanganan covid. Itu luar biasa, mulai dari Presiden, menteri, kepala daerah, kepala lembaga, itu luar biasa untuk negara sebesar kita yang memiliki geografis yang rumit," ujarnya.

Indikator pertama, kata Sri Mulyani, ialah penanganan pandemi dan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia yang cukup kuat dan baik. Selain itu, upaya pengendalian penyebaran kasus harian dapat terlaksana secara apik sehingga jumlah kematian akibat virus dapat ditekan.

Indikator kedua yakni, level Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang telah melampaui posisi prapandemi. Capaian ini dinilai cukup impresif lantaran banyak negara yang justru mengalami penurunan PDB dari situasi sebelum pagebluk.

"Kita adalah termasuk sedikit negara yang pada 2021 sudah bisa PDB ekonominya melewati level prapandemi 2019, itu luar biasa," tutur Sri Mulyani.

"Banyak negara G20, ASEAN, atau di luar itu yang sampai hari ini belum mencapai atau pulih ekonominya melewati kondisi prapandemi," tambah dia.

Indikator ketiga, lanjut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, ialah penggunaan APBN secara pruden untuk menangani pandemi, memulihkan ekonomi, mengendalikan defisit, hingga menjaga level utang tetap di rasio yang aman.

Defisit APBN selama pandemi tercatat tetap satu digit di saat banyak negara mengalami lonjakan kekurangan anggaran hingga dua digit. Bahkan defisit anggaran Indonesia menciut secara bertahap setiap tahunnya meski berada di tengah tekanan pandemi.

"Ini artinya kita menggunakan keuangan secara hati-hati, proper dan bertanggung jawab. Ujungnya terlihat dari BPK, banyak K/L dan pemda yang mendapat opini WTP dalam suasana tantangan luar biasa," jelas Sri Mulyani. (OL-12)