Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam pemilihan umum (pemilu). Apalagi, lima kementerian/lembaga sudah menandatangani keputusan bersama soal netralitas ASN.
“Kita tahu ada undang-undang dan berbagai aturan ASN tidak boleh berpolitik praktis,” kata Tito di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Kamis (22/9).
Tito mengatakan ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintah. Sehingga ASN harus fokus melayani masyarakat terlepas dari siapapun pemimpin yang terpilih.
“Ini salah satu bagian penting untuk menjamin berlangsungnya pemilu dan pilkada 2024 baik nasional dan daerah berjalan baik,” ujar dia.
Tito mafhum ASN memiliki hak pilih. Namun hal itu bukan menjadi alasan ASN untuk memihak kepada pasangan calon atau partai politik tertentu.
“Dinamika politik untuk mencari pemimpin silakan berlangsung, tapi ASN harus berposisi sebagai tenaga profesional,” tutur mantan Kapolri itu.
Baca juga: Soal Kewenangan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN, Tito: Tidak Benar
Sebanyak lima kementerian/lembaga menandatangani keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu. Penandatanganan itu diharap membuat ASN tidak terlibat dalam politik praktis.
“Kalau ASN tidak netral, dampak paling terasa adalah ASN tidak profesional,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Kamis (22/9).
Selain Anas, penandatanganan dilakukan Tito dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto. Kemudian Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja.(OL-5)
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved