Mendagri Tekankan ASN tak Boleh Berpolitik Praktis

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam pemilihan umum (pemilu). Apalagi, lima kementerian/lembaga sudah menandatangani keputusan bersama soal netralitas ASN.

“Kita tahu ada undang-undang dan berbagai aturan ASN tidak boleh berpolitik praktis,” kata Tito di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Kamis (22/9).

Tito mengatakan ASN adalah tenaga profesional yang menjadi motor pemerintah. Sehingga ASN harus fokus melayani masyarakat terlepas dari siapapun pemimpin yang terpilih.

“Ini salah satu bagian penting untuk menjamin berlangsungnya pemilu dan pilkada 2024 baik nasional dan daerah berjalan baik,” ujar dia.

Tito mafhum ASN memiliki hak pilih. Namun hal itu bukan menjadi alasan ASN untuk memihak kepada pasangan calon atau partai politik tertentu.

“Dinamika politik untuk mencari pemimpin silakan berlangsung, tapi ASN harus berposisi sebagai tenaga profesional,” tutur mantan Kapolri itu.

Baca juga: Soal Kewenangan Pj Kepala Daerah Mutasi ASN, Tito: Tidak Benar

Sebanyak lima kementerian/lembaga menandatangani keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu. Penandatanganan itu diharap membuat ASN tidak terlibat dalam politik praktis.

“Kalau ASN tidak netral, dampak paling terasa adalah ASN tidak profesional,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta Selatan, Kamis (22/9).

Selain Anas, penandatanganan dilakukan Tito dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto. Kemudian Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja.(OL-5)