Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
KANTOR Staf Presiden membantah kabar yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo selalu menghindari para demonstran yang menyuarakan penolakan penaikan harga BBM.
Jika memang sedang tidak ada agenda kunjungan ke daerah, kepala negara akan selalu berada di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Demikian disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin saat memberikan keterangan di Istana, Selasa (13/9).
"Saya harus memberikan bantahan terkait isu yang sekarang beredar yaktu setiap kali demonstrasi diakukan, Presiden tidak di tempat. Tidak mustahil Presiden menemui jika memang Presiden di tempat dan tidak ada rapat," ujar Ngabalin.
Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Masalah PPP Tidak Ganggu KIB
Ia mengakui bahwa sangat sulit untuk bisa mengatur pertemuan dengan Presiden. Pasalnya, agenda harian, terutama untuk jadwal-jadwal kunjungan kerja sudah diset sejak dua atau tiga bulan sebelumnya.
Sekalipun tidak bisa menemui Presiden, para demonstran masih bisa menghadap kepada perwakilan yang ada di Istana, seperti Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan seluruh stafnya, termasuk Ngabalin
"Kami sampai sekarang masih ada di Istana, diperintahkan oleh Pak Moeldoko. Semua tenaga ahli di sini, para deputi juga ada. Kalau nanti para demonstran, para mahasiswa atau kelompok masyarakat yang mau menyampaikan pikiran, Kantor Staf Presiden ada di tempat," tegasnya.(OL-4)
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved