Politik Dan Hukum

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya Sumadi Pekan Depan

KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.

Peneliti BRIN Kritik Istilah "Oknum" dalam Kasus Kekerasan Polisi, Tindakan Anggota Polri Adalah Wajah Negara

Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.

Amnesty International: Kekerasan di Tual Cermin Institusi Polri, bukan Sekadar Oknum

Insiden brimob aniaya pelajar di Tual, Maluku adalah cerminan dari masalah sistemik di dalam tubuh institusi Polri.

Kasus Guru Honorer di Probolinggo Disetop melalui Restorative Justice

Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.

Kejaksaan Agung Tegaskan Kasus Alex Noerdin Gugur Demi Hukum Setelah Meninggal

Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan korupsi eks Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin, gugur demi hukum setelah wafat.

Saksi Sebut Tidak Ada Aliran Dana Rp809 Miliar Ke Nadiem

Dari keterangan para saksi terungkap bahwa harga yang ditetapkan prinsipal kepada distributor saja telah berada pada kisaran Rp4 juta per unit. 

Raja Abdullah Puji Sikap Indonesia soal Upaya Perdamaian di Palestina

KOMITMEN Indonesia terhadap solusi dua negara dalam konflik Palestina mendapat apresiasi langsung dari Raja Yordania, Abdullah II.

Prabowo Soroti Gaza dan Tepi Barat

PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan perlunya koordinasi lebih erat antara Indonesia dan Yordania dalam merespons krisis kemanusiaan di Palestina, khususnya di Gaza dan Tepi Barat.

Soal Konflik Gaza, Prabowo Tegaskan Solusi Dua Negara

PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan kembali posisi Indonesia soal konflik Palestina saat bertemu Raja Yordania, Abdullah II, di Istana Basman, Amman, Rabu (25/2).

ICW Kritik KPK yang Limpahkan Laporan Dugaan Pemerasan 43 Anggota Polri ke Korsup

Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.

DPR Tegaskan Peradilan Militer Bukan Ruang Impunitas bagi Prajurit TNI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.

Aturan TNI-Polri Aktif Bisa Pimpin KPK Digugat ke MK, Dinilai Ancam Independensi

Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon Nilai Operator Rugikan Konsumen

Pengemudi ojol dan lembaga hukum menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik hangusnya kuota internet prabayar tanpa kompensasi.

Usman Hamid: Kekerasan di Tual Cerminkan Masalah Sistemik di Tubuh Polri

Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.

Tingkat Kepuasan Tinggi, Program Tetap Perlu Dievaluasi

TINGKAT kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menembus 79,2% berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia.

Sapaan Radio Jet Tempur di Langit Amman

KUNJUNGAN Presiden Prabowo Subianto ke Yordania, Selasa (24/2) malam, diwarnai simbol diplomasi yang tak biasa.

Nina Dai Bachtiar Minta Restu Jokowi untuk Gabung PSI, Siap Besarkan Partai di Jawa Barat

Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.

Hakim MK Soroti Mandeknya Reformasi Sistem Peradilan Militer

Pasal 65 UU TNI sejatinya telah memuat semangat politik hukum untuk memisahkan kewenangan peradilan, baik dari sisi subjek maupun objek perkara.

Kasus Pemerasan Bupati Sudewo: KPK Panggil Eks Ketua DPRD Pati, Timses hingga Kades

Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.

Bantah Klaim Yaqut soal Keselamatan Jiwa, KPK Kantongi Bukti Kuota Haji Dibagi Atas Dasar Uang

KPK membantah klaim eks Menag Yaqut soal alasan keselamatan jiwa dalam pembagian kuota haji. Penyidik sita bukti uang dan aset yang diduga jadi dasar transaksi.

Board of Peace dan Diplomasi Indonesia

Ramadan dan Kesadaran Ekologis

Ekosistem Digital makin Berbahaya bagi Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia