Kemlu Diminta Aktif Dorong PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Libanon

ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) aktif mendorong Dewan Keamanan PBB melakukan investigasi  terkait gugurnya tiga prajurit TNI di Libanon Selatan.

Hasanuddin menegaskan bahwa sebagai kontributor pasukan terbesar dalam misi UNIFIL, Indonesia berhak menuntut pertanggungjawaban atas insiden fatal tersebut.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa pasukan TNI menjalankan mandat Dewan Keamanan PBB nomor 425, 426, dan 1701 tahun 2006, khususnya dalam mengamankan zona demiliterisasi (Demilitarization Zone/DMZ) di wilayah perbatasan.

Baca juga : MER-C Sampaikan Duka atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Libanon Selatan

"Jadi, Satuan UNIFIL itu dibentuk atas dasar resolusi dari Dewan Keamanan PBB nomor 425, 426, 1701 tahun 2006. Itu ya. Dan kemudian Indonesia berkontribusi menjadi pasukan yang terbesar dikirim ke sana," ujar Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026).

Hasanuddin memaparkan bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S itu menjadi korban dalam dua serangan berbeda. Serangan pertama berasal dari tembakan artileri, sementara insiden kedua terjadi saat konvoi kendaraan yang diduga terkena ranjau.

"Mereka sedang melaksanakan tugas, kemudian dalam tugas itu ada di-bom. Yang pertama gugur karena tembakan artileri. Yang kedua gugur dua orang karena sedang konvoi, ada ledakan, kemungkinan ada ranjau yang dipasang," katanya.

Baca juga : Kemlu: 40 WNI dari Libanon Tiba di Tanah Air Hari Ini

Atas peristiwa ini, Hasanuddin meminta pemerintah melalui Perwakilan Tetap RI di PBB untuk segera melayangkan permintaan investigasi resmi. Ia juga menekankan pentingnya peran Kemlu untuk memastikan siapa pihak yang harus bertanggung jawab, termasuk potensi pemberian hukuman jika terbukti ada pelanggaran dari pihak Israel.

"Kita meminta juga agar Kementerian Luar Negeri lebih, lebih, ya katakanlah aktif di dalam mendorong investigasi ini. Untuk mencari sesungguhnya ini kesalahan siapa. Dan kalau ada kesalahan dari pihak mana pun, misalnya Israel, kita wajib mengajukan ya, untuk usulan memberikan punishment," tegasnya.

Menurut pengalamannya, sanksi yang bisa dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB cukup beragam, mulai dari pidana bagi oknum prajurit pelaku penembakan, denda, hingga sanksi kewilayahan. (H-4)