Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya belum mengambil sikap terkait posisi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kabinet Indonesia Maju, yang sebelumnya digulingkan dari jabatan Ketua Umum PPP.
Menurut Kepala Negara, masalah yang dialami Suharso merupakan konflik internal di tubuh partai berlambang Kabah. Namun, persoalan itu dikatakannya perlu segera diselesaikan.
Baca juga: PPP Ganti Ketum, KPU Tunggu Pemberitahuan Resmi
"Itu urusan internal PPP, biar dirampungkan di wilayahnya PPP," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, pada Senin (5/9) malam.
Diketahui, Suharso didepak dari kursi Ketua Umum PPP melalui Musyawarah Kerja Nasional pada Minggu (4/9) lalu. Sejak saat itu, Muhammad Mardiono ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum PPP.
Saat ini, Mardiono juga memegang jabatan tinggi di lingkungan Istana Kepresidenan. Dirinya merupakan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca juga: Tuntutan Agar Suharso Monoarfa Mundur Terus Meluas
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, anggota Wantimpres tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Kendati demikian, Sekretariat Presiden hingga saat ini, belum menerima surat pengunduran diri Mardiono sebagai anggota Wantimpres
"Belum ada. Kalau sesuai aturan, nanti ada Pak Seskab, ada Pak Mensesneg yang proses. Sesuai aturan ya diproses," jelas Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.(OL-11)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belumĀ menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Perbaikan pengelolaan partai lebih penting dilakukan ketimbang membahas kewenangan partai
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved