Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya belum mengambil sikap terkait posisi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kabinet Indonesia Maju, yang sebelumnya digulingkan dari jabatan Ketua Umum PPP.
Menurut Kepala Negara, masalah yang dialami Suharso merupakan konflik internal di tubuh partai berlambang Kabah. Namun, persoalan itu dikatakannya perlu segera diselesaikan.
Baca juga: PPP Ganti Ketum, KPU Tunggu Pemberitahuan Resmi
"Itu urusan internal PPP, biar dirampungkan di wilayahnya PPP," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, pada Senin (5/9) malam.
Diketahui, Suharso didepak dari kursi Ketua Umum PPP melalui Musyawarah Kerja Nasional pada Minggu (4/9) lalu. Sejak saat itu, Muhammad Mardiono ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum PPP.
Saat ini, Mardiono juga memegang jabatan tinggi di lingkungan Istana Kepresidenan. Dirinya merupakan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca juga: Tuntutan Agar Suharso Monoarfa Mundur Terus Meluas
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, anggota Wantimpres tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Kendati demikian, Sekretariat Presiden hingga saat ini, belum menerima surat pengunduran diri Mardiono sebagai anggota Wantimpres
"Belum ada. Kalau sesuai aturan, nanti ada Pak Seskab, ada Pak Mensesneg yang proses. Sesuai aturan ya diproses," jelas Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.(OL-11)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved