Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya belum mengambil sikap terkait posisi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kabinet Indonesia Maju, yang sebelumnya digulingkan dari jabatan Ketua Umum PPP.
Menurut Kepala Negara, masalah yang dialami Suharso merupakan konflik internal di tubuh partai berlambang Kabah. Namun, persoalan itu dikatakannya perlu segera diselesaikan.
Baca juga: PPP Ganti Ketum, KPU Tunggu Pemberitahuan Resmi
"Itu urusan internal PPP, biar dirampungkan di wilayahnya PPP," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, pada Senin (5/9) malam.
Diketahui, Suharso didepak dari kursi Ketua Umum PPP melalui Musyawarah Kerja Nasional pada Minggu (4/9) lalu. Sejak saat itu, Muhammad Mardiono ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum PPP.
Saat ini, Mardiono juga memegang jabatan tinggi di lingkungan Istana Kepresidenan. Dirinya merupakan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca juga: Tuntutan Agar Suharso Monoarfa Mundur Terus Meluas
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, anggota Wantimpres tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Kendati demikian, Sekretariat Presiden hingga saat ini, belum menerima surat pengunduran diri Mardiono sebagai anggota Wantimpres
"Belum ada. Kalau sesuai aturan, nanti ada Pak Seskab, ada Pak Mensesneg yang proses. Sesuai aturan ya diproses," jelas Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.(OL-11)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved