Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya belum mengambil sikap terkait posisi Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Kabinet Indonesia Maju, yang sebelumnya digulingkan dari jabatan Ketua Umum PPP.
Menurut Kepala Negara, masalah yang dialami Suharso merupakan konflik internal di tubuh partai berlambang Kabah. Namun, persoalan itu dikatakannya perlu segera diselesaikan.
Baca juga: PPP Ganti Ketum, KPU Tunggu Pemberitahuan Resmi
"Itu urusan internal PPP, biar dirampungkan di wilayahnya PPP," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, pada Senin (5/9) malam.
Diketahui, Suharso didepak dari kursi Ketua Umum PPP melalui Musyawarah Kerja Nasional pada Minggu (4/9) lalu. Sejak saat itu, Muhammad Mardiono ditetapkan sebagai Plt Ketua Umum PPP.
Saat ini, Mardiono juga memegang jabatan tinggi di lingkungan Istana Kepresidenan. Dirinya merupakan salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca juga: Tuntutan Agar Suharso Monoarfa Mundur Terus Meluas
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006, anggota Wantimpres tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Kendati demikian, Sekretariat Presiden hingga saat ini, belum menerima surat pengunduran diri Mardiono sebagai anggota Wantimpres
"Belum ada. Kalau sesuai aturan, nanti ada Pak Seskab, ada Pak Mensesneg yang proses. Sesuai aturan ya diproses," jelas Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.(OL-11)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved