Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Tuntutan Agar Suharso Monoarfa Mundur Terus Meluas

Bayu Anggoro
02/9/2022 23:10
Tuntutan Agar Suharso Monoarfa Mundur Terus Meluas
Massa mendatangi Kantor DPD PPP Jawa Barat untuk menuntut Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur(MI/BAYU ANGGORO)

PULUHAN orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat dan Santri
Jabar Pecinta Kiai, mendatangi sekretariat DPW Partai Persatuan
Pembangunan Jawa Barat, di Bandung, Jumat (2/9). Dalam aksi itu,
mereka menuntut Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa untuk mundur dari
jabatan, karena pernyataannya menghina kiai.

Ini adalah aksi kesekiankalinya yang memprotes pernyataan Suharso terkait soal amplop untuk kiai.

"Kami tidak akan berhenti berjuang dan aksi akan terus berlanjut hingga
Suharso yang telah menghina martabat kiai. Orang yang menyatakan amplop
kiai harus turun dari jabatannya," kata Koordinator aksi Galih Bachtiar di depan Sekretariat DPW PPP Jawa Barat.

Pada kesempatan itu juga, selain meminta Suharso mundur dari jabatannya di PPP, pengunjuk rasa juga mengeluarkan 5 tuntutan, yakni mendesak Suharso Monoarfa untuk meminta maaf kepada kiai seluruh Indonesia dan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP PPP.

Galih pun menyerukan kepada para kiai dan santri untuk bersatu melawan
Suharso karena telah mencoreng nama baik kiai di Indonesia. Selain itu, massa meminta Presiden RI Joko Widodo memberhentikan Suharso sebagai menteri di kabinetnya.

"Kami juga mendesak Dewan Syariah DPP PPP untuk memecat Suharso Monoarfa dan mendesak agar dia segera mundur dari jabatannya dengan
sadar diri, karena telah menghina kiai," tuntutnya.

Terkait dengan surat pengunduran diri Suharso sebagai Ketua Umum PPP yang belum diterima, Galih mengatakan hal itu hanya alasan Suharso.

"Jika PPP tidak mau kehilangan suara umat, tidak mau kehilangan suara
rakyat, lebih baik Suharso harus dipaksa mundur oleh dewan syariah. Suharso yang mengaku belum menerima surat dari majelis partai, itu kebohongan publik, hanya alasan belaka. Pasalnya, surat dari
para majelis sudah beredar di medsos bahkan di media," tandas Galih.

Sementara itu pihak DPW PPP Jawa Barat menerima perwakilan
pengunjuk rasa. Diwakili Neng Madihan Ruhiat, anggota DPRD Jabar dari Fraksi PPP, untuk beraudensi dengan massa. Aksi berjalan kondusif dan pengunjuk rasa membubarkan diri setelah beraudensi. (N-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : NUSANTARA
Berita Lainnya