Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOMISI Pemberantasan Korupsi bukan lagi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik. Hasil ini tercermin dari hasil survei nasional penilaian publik atas masalah hukum terkini dan kinerja lembaga penegak hukum yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13-21 Agustus 2022.
"Yang paling dipercaya masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi untuk sementara nomor satu, kejaksaan, disusul KPK," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam siaran daring, Rabu (31/8).
Dari 1.200 sampel yang diambil, sebanyak 8% di antaranya sangat percaya pada pemberantasan korupsi oleh kejaksaan, 68% cukup percaya, 18% kurang percaya, dan 1% tidak percaya sama sekali.
Di urutan kedua, KPK sangat dipercaya oleh 8% responden, sedangkan 67% lainnya cukup percaya, 21% kurang percaya, 1%tidak percaya sama sekali.
Menyusul kejaksaan dan KPK, lembaga pengadilan berada di urutan ketiga. Pengadilan sangat dipercaya oleh 8% responden. Sementara 67% responden cukup percaya, 20% kurang percaya, dan 20% tidak percaya sama sekali.
Dalam survei tersebut, Djayadi mengatakan bahwa Polri berada di urutan terbawah. 7% responden sangat percaya kepolisian dalam urusan pemberantasan korupsi, sedangkan jumlah yang cukup percaya hanya sebesar 57%, 31% kurang percara, dan 2% tidak percaya sama sekali. (OL-8)
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
Dengan masih adanya praktik penyiksaan dalam proses-proses penyelidikan maupun penyidikan, maka itu tidak akan memecahkan suatu perkara
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
Namun, Listyo enggan menanggapi lebih jauh soal pembubaran satgas yang dibentuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. Dia meyebut Polri kini fokus pada fungsi pencegahan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved