Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
KOMISI Pemberantasan Korupsi bukan lagi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik. Hasil ini tercermin dari hasil survei nasional penilaian publik atas masalah hukum terkini dan kinerja lembaga penegak hukum yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13-21 Agustus 2022.
"Yang paling dipercaya masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi untuk sementara nomor satu, kejaksaan, disusul KPK," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam siaran daring, Rabu (31/8).
Dari 1.200 sampel yang diambil, sebanyak 8% di antaranya sangat percaya pada pemberantasan korupsi oleh kejaksaan, 68% cukup percaya, 18% kurang percaya, dan 1% tidak percaya sama sekali.
Di urutan kedua, KPK sangat dipercaya oleh 8% responden, sedangkan 67% lainnya cukup percaya, 21% kurang percaya, 1%tidak percaya sama sekali.
Menyusul kejaksaan dan KPK, lembaga pengadilan berada di urutan ketiga. Pengadilan sangat dipercaya oleh 8% responden. Sementara 67% responden cukup percaya, 20% kurang percaya, dan 20% tidak percaya sama sekali.
Dalam survei tersebut, Djayadi mengatakan bahwa Polri berada di urutan terbawah. 7% responden sangat percaya kepolisian dalam urusan pemberantasan korupsi, sedangkan jumlah yang cukup percaya hanya sebesar 57%, 31% kurang percara, dan 2% tidak percaya sama sekali. (OL-8)
Masuknya TNI dalam ranah penyidikan hukum pidana umum dalan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Pasal 20 Ayat (2) RKUHAP berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer.
WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Kejaksaan segera mengeksekusi Silfester Matutina, yang telah divonis bersalah dalam kasus pencemaran nama baik.
Selain untuk menekan inflasi dan stabilisasi harga, pasar murah juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Lahir ke-80 Kejaksaan.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
Presiden Prabowo tegaskan komitmen integritas pasca OTT KPK terhadap Immanuel Ebenezer, menekankan pentingnya transparansi dan penegakan hukum.
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) mengkritik adanya pengerahan kendaraan taktis (rantis) di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung).
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved