Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KOMISI Pemberantasan Korupsi bukan lagi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik. Hasil ini tercermin dari hasil survei nasional penilaian publik atas masalah hukum terkini dan kinerja lembaga penegak hukum yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 13-21 Agustus 2022.
"Yang paling dipercaya masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi untuk sementara nomor satu, kejaksaan, disusul KPK," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam siaran daring, Rabu (31/8).
Dari 1.200 sampel yang diambil, sebanyak 8% di antaranya sangat percaya pada pemberantasan korupsi oleh kejaksaan, 68% cukup percaya, 18% kurang percaya, dan 1% tidak percaya sama sekali.
Di urutan kedua, KPK sangat dipercaya oleh 8% responden, sedangkan 67% lainnya cukup percaya, 21% kurang percaya, 1%tidak percaya sama sekali.
Menyusul kejaksaan dan KPK, lembaga pengadilan berada di urutan ketiga. Pengadilan sangat dipercaya oleh 8% responden. Sementara 67% responden cukup percaya, 20% kurang percaya, dan 20% tidak percaya sama sekali.
Dalam survei tersebut, Djayadi mengatakan bahwa Polri berada di urutan terbawah. 7% responden sangat percaya kepolisian dalam urusan pemberantasan korupsi, sedangkan jumlah yang cukup percaya hanya sebesar 57%, 31% kurang percara, dan 2% tidak percaya sama sekali. (OL-8)
Berkat kolaborasi tersebut, Bapenda Kabupaten Bekasi sepanjang 2024 berhasil menagih pajak mencapai Rp83 miliar
Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.
TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto merespons soal kebijakan pengamanan oleh prajurit TNI untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia menyatakan keyakinannya bahwa sistem hukum Indonesia semakin kuat.
Agus menyebut pihaknya membentuk tim penegakan hukum kelebihan dimensi dan muatan (KDM). Hal ini sebagai langkah konkret menuju zero Over Dimension and Overload (ODOL).
Guru Buddha secara konsisten menandaskan peranan penting dari kualitas batin ynag wajib dimiliki oleh seorang atau sekelompok pemimpin.
Para korban rata-rata tidak memiliki dokumen resmi. Namun, tetap diberangkatkan dengan membayar sekitar Rp4,5 hingga Rp7,5 juta.
UPAYA pemerintah dalam memberantas praktik judi online (judol) tak dapat hanya dilakukan lewat pemblokiran situs maupun penegakan hukum lainnya.
Hal tersebut diungkap dalam diskusi publik bertajuk Dominus Litis RUU KUHAP. Menurut Arief, revisi beleid itu mesti dipantau seluruh pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved