Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Rektor Unila, Karomani bersama enam pejabat lainnya di Bandung dan Lampung pada Sabtu, 20 Agustus 2022 dini hari.
Setelah kejadian itu, kedua rumah Karomani yakni rumah dinas yang berada di lingkungan Unila dan rumah pribadinya di jalan Dahlia, Kadaton nampak sepi.
Saat ditelusuri, ternyata Karomani juga mempunyai satu rumah lainnya yang berada di Jalan Haji Komarudin, Rajabasa Jaya, Bandar Lampung.
Rumah dengan nomor 08 itu nampak mewah dengan gerbang besar berwarna coklat. Terlihat ada dua petugas keamanan yang berjaga di dalam.
Dua petugas itu mengenakan seragam satpam berwarna cokelat dengan tag 'Unila' pada lengan kanannya. Di dalam juga terlihat ada mobil Inova Reborn berwarna putih dengan plat merah bernomor BE 1810 BZ.
Baca juga: KPK Tangkap Rektor Unila Terkait Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
Sementara itu Ketua RT 07, Rajabasa Jaya, Harsulludin mengatakan rumah tersebut benar milik Rektor Unila yang tengah diamankan KPK terkait OTT di Bandung.
"Iya rumahnya pak Karomani, sudah dibangun sejak dua tahun yang lalu," kata dia. Sabtu, 20 Agustus 2022.
Harsulludin mengatakan, Karomani belum menempati rumah tersebut. Hanya beberapa kali datang saat ada keperluan.
"Sesekali datang, tapi kalau ada hajatan saja. Kalau selama ini yang jaga cuma satpam, pagi itu dua kalau malam tiga satpam yang jaga," ujarnya. (OL-4)
KOMISIĀ Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
KPKĀ belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved