Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Rektor Unila, Karomani bersama enam pejabat lainnya di Bandung dan Lampung pada Sabtu, 20 Agustus 2022 dini hari.
Setelah kejadian itu, kedua rumah Karomani yakni rumah dinas yang berada di lingkungan Unila dan rumah pribadinya di jalan Dahlia, Kadaton nampak sepi.
Saat ditelusuri, ternyata Karomani juga mempunyai satu rumah lainnya yang berada di Jalan Haji Komarudin, Rajabasa Jaya, Bandar Lampung.
Rumah dengan nomor 08 itu nampak mewah dengan gerbang besar berwarna coklat. Terlihat ada dua petugas keamanan yang berjaga di dalam.
Dua petugas itu mengenakan seragam satpam berwarna cokelat dengan tag 'Unila' pada lengan kanannya. Di dalam juga terlihat ada mobil Inova Reborn berwarna putih dengan plat merah bernomor BE 1810 BZ.
Baca juga: KPK Tangkap Rektor Unila Terkait Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
Sementara itu Ketua RT 07, Rajabasa Jaya, Harsulludin mengatakan rumah tersebut benar milik Rektor Unila yang tengah diamankan KPK terkait OTT di Bandung.
"Iya rumahnya pak Karomani, sudah dibangun sejak dua tahun yang lalu," kata dia. Sabtu, 20 Agustus 2022.
Harsulludin mengatakan, Karomani belum menempati rumah tersebut. Hanya beberapa kali datang saat ada keperluan.
"Sesekali datang, tapi kalau ada hajatan saja. Kalau selama ini yang jaga cuma satpam, pagi itu dua kalau malam tiga satpam yang jaga," ujarnya. (OL-4)
Penyegelan dilakukan dengan memasang garis segel pada pintu kedua ruangan tersebut.
SETELAH OTT KPK di Cilacap, Jawa Tengah, para pejabat Pemkab Cilacap termasuk Bupati Syamsul Auliya Rachman bersama pejabat lainnya diperiksa di Satreskrim Polresta Banyumas.
KPK melakukan OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terkait dugaan suap proyek. Sebanyak 27 orang diperiksa intensif dan uang disita.
Sebelumnya, pada 13 Maret 2026, KPK mengumumkan OTT kesembilan 2026 sekaligus yang ketiga di bulan Ramadan.
Namun, saat ditanya wartawan, Sadmoko hanya tersenyum sambil berjalan menuju masjid dengan didampingi personel Polresta Banyumas.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut, termasuk Bupati Cilacap.
KPK belum bisa merinci total nominal yang disita karena masih dalam proses verifikasi.
Hingga saat ini para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif di Cilacap.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi senyap ini.
Tim di lapangan juga membawa sejumlah pihak lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini.
KPK ungkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari patok fee proyek 10-15% dari total anggaran Rp91,13 Miliar di Dinas PUPRPKP.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved