Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Rektor Unila, Karomani bersama enam pejabat lainnya di Bandung dan Lampung pada Sabtu, 20 Agustus 2022 dini hari.
Setelah kejadian itu, kedua rumah Karomani yakni rumah dinas yang berada di lingkungan Unila dan rumah pribadinya di jalan Dahlia, Kadaton nampak sepi.
Saat ditelusuri, ternyata Karomani juga mempunyai satu rumah lainnya yang berada di Jalan Haji Komarudin, Rajabasa Jaya, Bandar Lampung.
Rumah dengan nomor 08 itu nampak mewah dengan gerbang besar berwarna coklat. Terlihat ada dua petugas keamanan yang berjaga di dalam.
Dua petugas itu mengenakan seragam satpam berwarna cokelat dengan tag 'Unila' pada lengan kanannya. Di dalam juga terlihat ada mobil Inova Reborn berwarna putih dengan plat merah bernomor BE 1810 BZ.
Baca juga: KPK Tangkap Rektor Unila Terkait Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
Sementara itu Ketua RT 07, Rajabasa Jaya, Harsulludin mengatakan rumah tersebut benar milik Rektor Unila yang tengah diamankan KPK terkait OTT di Bandung.
"Iya rumahnya pak Karomani, sudah dibangun sejak dua tahun yang lalu," kata dia. Sabtu, 20 Agustus 2022.
Harsulludin mengatakan, Karomani belum menempati rumah tersebut. Hanya beberapa kali datang saat ada keperluan.
"Sesekali datang, tapi kalau ada hajatan saja. Kalau selama ini yang jaga cuma satpam, pagi itu dua kalau malam tiga satpam yang jaga," ujarnya. (OL-4)
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Inhutani V Jakarta.
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
KPK siap hadir jika diundang untuk memberikan penjelasan terkait istilah OTT.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved