Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dinilai memiliki kendali penuh dalam menentukan paket calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.
Diketahui, kedua partai politik (parpol) itu sudah resmi berkoalisi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan bahwa keputusan capres dan cawapres akan dibicarkan bersama oleh kedua ketua umum parpol tersebut. Termasuk, apakah akan mengusung orang lain, di luar Prabowo dan Cak Imin.
"Tergantung nanti keputusan keduanya. Capres dan cawapres yang menentukan adalah Prabowo dan Cak Imin, sesuai dengan piagam koalisi," ungkap Jazilul, Kamis (18/8).
Baca juga: KPU Berencana Larang Lembaga Survei Pemilu 2024 Gunakan Dana Asing
Secara peluang, dirinya menyebut masing-masing ketua umum akan maju dalam perhelatan pilpres. Mengingat, tidak ada lagi sosok yang bisa dicalonkan dan melebihi posisi Cak Imin maupun Prabowo sebagai ketua umum parpol.
"Tapi masak iya sama-sama ketum? Terus siapa lagi di atas itu, kandidat lain, ada ketum yang lain?" pungkasnya.
Baca juga: Prabowo Dapat 4 Bintang Kehormatan dari TNI
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan pihaknya segera melakukan pertemuan dengan PDI Perjuangan. Dirinya mengklaim pertemuan tersebut untuk berbicara mengenai upaya merawat persatuan dan demokrasi di Tanah Air.
"Kami akan bertemu dengan PDIP, juga untuk membicarakan tentang bagaimana merawat persatuan dan demokrasi berlangsung dengan baik," tutur Muzani.
Terkait waktu pertemuan, pihaknya enggan mengungkap kapan waktu pertemuan itu dilakukan. Hasil pertemuan antara partainya dengan PDIP juga akan disampaikan kepada PKB sebagai rekan koalisi.(OL-11)
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, hadir dalam pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan.
Cucun kilas balik saat Pansus Haji 2024. Selama perjalanan Pansus, Yaqut disebut kerap menolak hadir dalam pemeriksaaan.
KETUA Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mendesak Presiden Prabowo Subianto segera memberi solusi atas sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Tragedi Mei 1998 merupakan peristiwa berdarah yang tidak hanya menewaskan banyak warga sipil, tetapi juga menyisakan luka mendalam bagi perempuan-perempuan.
Dukungan terbuka Indonesia akan memperkuat posisi Palestina di mata internasional.
Semakin siang jumlah pelayat dari mukai kalangan santri, ulama, pejabat hingga warga umum terus berjubel di kediaman anggota DPR tiga periode itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved