Lima Teroris dari Jaringan Berbeda Ditangkap di Sejumlah Wilayah

Bripda Rio Jadi Tentara Bayaran Rusia, Pengamat: Ini Tamparan bagi Muruah Institusi

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia

Apa Itu Desersi? Simak Aturan dan Risiko Hukum Menjadi Tentara Bayaran

Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.

Wacana Polri di Bawah Kementerian Menguat, Praktisi Ingatkan Ancaman Intervensi Politik

WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.

Polri Merespons Larang Tampilkan Tersangka Sesuai KUHAP Baru

KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.

Survei RPI: 76,2 Persen Publik Optimistis Transformasi Budaya Polri Terwujud di 2026

Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.

Laporan Mens Rea Pandji Pragiwaksono, LBH Jakarta : Citra Polri sebagai Lembaga Objektif Ternodai

LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.

Perpres Jadi Pagar Hukum Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme Dinilai Inkonstitusional

Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional

DPR Tunggu Surpres TNI Tangani Terorisme

Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.

Pelibatan TNI Tangani Terorisme tidak Boleh Tabrak Supremasi Sipil

Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).

Penanganan Terorisme Harus Patuh Hukum

Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.

Pelibatan TNI Diperlukan Jika Terorisme Ancam Kedaulatan Negara

Urgensi peran militer semakin tinggi jika aksi terorisme sudah melibatkan aktor lintas negara (transnasional) dalam melancarkan serangannya.

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia