Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri, Selasa (16/8), menangkap lima teroris dari jaringan berbeda di sejumlah wilayah di Indonesia.
"Pada hari ini telah dilakukan penindakan dan penangkapan pelaku tindak pidana terorisme di wilayah DKI Jakarta, Sumatra Selatan, dan Jambi," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada di Jakarta, Selasa malam.
Ramadhan menjelaskan, penangkapan tersangka tindak pidana terorisme di wilayah DKI Jakarta sebanyak dua orang berinisial AS yang memiliki keterlibatan hubungan internasional dengan Jamaah Islamiah (JI).
Baca juga: Masih Tunggu Banyak Pihak, Hasil Autopsi Ulang Brigadir J Diumumkan Minggu Depan
Kemudian berinisial EF terlibat dalam tindak pidana terorisme, yakni sebagai koordinator daerah teritorial kelompok teroris JI di wilayah Jabodetabek.
Selanjutnya, satu tersangka terorisme ditangkap di wilayah Sumsel berinisial WH. Keterlibatannya sebagai pemilik akun Basyira Media pendukung kelompok teroris Anshor Daulah (AD).
"Di wilayah Jambi ada dua pelaku, yang pertama inisial MR dan kedua DS," ungkap Ramadhan seraya menambahkan keduanya terlibat tindak pidana terorisme memfasilitasi 'camp uzlah' di Jambi dan Aceh.
"Keduanya terafiliasi dengan Anshor Daulah (AD)," kata Ramadhan. (Ant/OL-16)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Terdapat perbedaan fundamental dalam doktrin kerja antara kepolisian dan militer yang tidak dapat dicampuradukkan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang sipil.
Serangan drone Rusia menghantam kereta penumpang di Kharkiv, menewaskan sedikitnya 4 orang. Zelensky sebut serangan sipil ini murni aksi terorisme.
Frenchie Mae Cumpio divonis bersalah mendanai terorisme di Filipina. Kelompok pers menyebut kasus ini rekayasa untuk membungkam jurnalisme komunitas.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved