Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
JAJARAN Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus adanya konflik kepentingan dalam perkara korupsi pengadaan tower oleh PT PLN (Persero).
Hal ini terkait dengan keterlibatan Direktur Operasional PT Bukaka, sebagai salah satu vendor pengadaan tower, yang sekaligus menjabat Ketua Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo).
"Aspatindo ketuanya itu Direkturnya Bukaka. Ada relevansinya? Orangnya di situ (Aspatindo), dia juga vendor, ikut tender pengadaannya," ujar Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi saat dikonfirmasi, Jumat (29/7).
Baca juga: Kejagung: Ada Dugaan Korupsi dalam Proyek Pengadaan 9 Ribu Tower PLN
Supardi menjelaskan bahwa pengadaan tower yang berawal pada 2016, diduga terdapat mark up dari segi jumlah. Diketahui, awalnya PLN hanya melakukan pengadaan 9.085 tower. Anggaran pekerjaan proyek tersebut mencapai Rp2,25 triliun.
Namun, seiring berjalannya waktu, tower yang dikerjakan oleh PLN bersama belasan vendor dalam Aspatindo, bertambah menjadi kurang lebih 10 ribu unit.
Baca juga: Erick Thohir Dukung Langkah Kejagung untuk Bersih-Bersih BUMN
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa jajarannya telah melakukan serangkaian penggeledahan di tiga lokasi, termasuk kantor Bukaka. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik.
Selain di kantor Bukaka, penyidik juga menggeledah rumah dan apartemen pribadi milik seseorang berinisial SH. Namun, Supardi enggan menjawab saat dikonfirmasi apakah SH merupakan Direktur Operasional Bukaka, yang sekaligus merangkap Ketua Aspatindo.(OL-11)
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
PT Berdikari, akan menyuplai produk-produk pangan, khususnya daging sapi dan kerbau lewat jaringan Koperasi Desa Merah Putih.
KETUA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Rifqinizamy Karsayuda mendukung usulan Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan berkantor di IKN
Demi mengakselerasi pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMN-BUMN turut serta memberi sokongan.
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
ICW menilai pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tanpa pertimbangan matang dan berbahaya bagi penegakan hukum kasus korupsi.
KPK mengatakan peluang untuk memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menunggu perkembangan penanganan perkara.
Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.
Bobby didesak dipanggil KPK karena orang dekatnya, sekaligus Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP) ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus ini.
Penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi dilakukan setelah sebelumnya dilakukan upaya preventif maupun sosialisasi.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang pengganti Rp11,8 triliun, atas kasus dugaan suap pemberian ekspor minyak kelapa sawit atau CPO. Dana itu berasal dari terdakwa Wilmar Group.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved