Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus adanya konflik kepentingan dalam perkara korupsi pengadaan tower oleh PT PLN (Persero).
Hal ini terkait dengan keterlibatan Direktur Operasional PT Bukaka, sebagai salah satu vendor pengadaan tower, yang sekaligus menjabat Ketua Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo).
"Aspatindo ketuanya itu Direkturnya Bukaka. Ada relevansinya? Orangnya di situ (Aspatindo), dia juga vendor, ikut tender pengadaannya," ujar Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi saat dikonfirmasi, Jumat (29/7).
Baca juga: Kejagung: Ada Dugaan Korupsi dalam Proyek Pengadaan 9 Ribu Tower PLN
Supardi menjelaskan bahwa pengadaan tower yang berawal pada 2016, diduga terdapat mark up dari segi jumlah. Diketahui, awalnya PLN hanya melakukan pengadaan 9.085 tower. Anggaran pekerjaan proyek tersebut mencapai Rp2,25 triliun.
Namun, seiring berjalannya waktu, tower yang dikerjakan oleh PLN bersama belasan vendor dalam Aspatindo, bertambah menjadi kurang lebih 10 ribu unit.
Baca juga: Erick Thohir Dukung Langkah Kejagung untuk Bersih-Bersih BUMN
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa jajarannya telah melakukan serangkaian penggeledahan di tiga lokasi, termasuk kantor Bukaka. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik.
Selain di kantor Bukaka, penyidik juga menggeledah rumah dan apartemen pribadi milik seseorang berinisial SH. Namun, Supardi enggan menjawab saat dikonfirmasi apakah SH merupakan Direktur Operasional Bukaka, yang sekaligus merangkap Ketua Aspatindo.(OL-11)
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Kejagung mendalami dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya. Lebih dari 30 saksi diperiksa dan 11 tersangka telah ditahan selama 20 hari.
KPK memperpanjang pencegahan ke luar negeri terhadap Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi kuota haji hingga Agustus 2026.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Kuasa hukum Kerry Riza mempertanyakan tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Kerry Adrianto Riza, menolak tuntutan jaksa 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun.
Jaksa Agung ST Burhanuddin perintahkan pendataan barang sitaan kasus korupsi setelah ditemukan jaksa menggunakan aset sitaan, termasuk apartemen, untuk kepentingan pribadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved