Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus adanya konflik kepentingan dalam perkara korupsi pengadaan tower oleh PT PLN (Persero).
Hal ini terkait dengan keterlibatan Direktur Operasional PT Bukaka, sebagai salah satu vendor pengadaan tower, yang sekaligus menjabat Ketua Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo).
"Aspatindo ketuanya itu Direkturnya Bukaka. Ada relevansinya? Orangnya di situ (Aspatindo), dia juga vendor, ikut tender pengadaannya," ujar Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi saat dikonfirmasi, Jumat (29/7).
Baca juga: Kejagung: Ada Dugaan Korupsi dalam Proyek Pengadaan 9 Ribu Tower PLN
Supardi menjelaskan bahwa pengadaan tower yang berawal pada 2016, diduga terdapat mark up dari segi jumlah. Diketahui, awalnya PLN hanya melakukan pengadaan 9.085 tower. Anggaran pekerjaan proyek tersebut mencapai Rp2,25 triliun.
Namun, seiring berjalannya waktu, tower yang dikerjakan oleh PLN bersama belasan vendor dalam Aspatindo, bertambah menjadi kurang lebih 10 ribu unit.
Baca juga: Erick Thohir Dukung Langkah Kejagung untuk Bersih-Bersih BUMN
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa jajarannya telah melakukan serangkaian penggeledahan di tiga lokasi, termasuk kantor Bukaka. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik.
Selain di kantor Bukaka, penyidik juga menggeledah rumah dan apartemen pribadi milik seseorang berinisial SH. Namun, Supardi enggan menjawab saat dikonfirmasi apakah SH merupakan Direktur Operasional Bukaka, yang sekaligus merangkap Ketua Aspatindo.(OL-11)
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Mulanya, kuasa hukum Yoki, Wimboyono Senoadji menanyakan kepada Nicke mengenai pendapatan Pertamina yang meraih Rp 70 triliun pada 2024.
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Nicke yang menjabat sebagai dirut Pertamina periode 2018-2024 menjawab, perjanjian itu terkait penyewaan terminal BBM.
KPK akan mendalami hal tersebut karena Muzakki Cholis diduga menjadi perantara yang menghubungkan inisiatif dari biro haji khusus mengenai pengajuan kuota haji tambahan.
Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
KPK telah memiliki identitas yang diduga menjadi otak penghilangan barang bukti dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 di kantor Maktour Travel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved