Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus adanya konflik kepentingan dalam perkara korupsi pengadaan tower oleh PT PLN (Persero).
Hal ini terkait dengan keterlibatan Direktur Operasional PT Bukaka, sebagai salah satu vendor pengadaan tower, yang sekaligus menjabat Ketua Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo).
"Aspatindo ketuanya itu Direkturnya Bukaka. Ada relevansinya? Orangnya di situ (Aspatindo), dia juga vendor, ikut tender pengadaannya," ujar Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Supardi saat dikonfirmasi, Jumat (29/7).
Baca juga: Kejagung: Ada Dugaan Korupsi dalam Proyek Pengadaan 9 Ribu Tower PLN
Supardi menjelaskan bahwa pengadaan tower yang berawal pada 2016, diduga terdapat mark up dari segi jumlah. Diketahui, awalnya PLN hanya melakukan pengadaan 9.085 tower. Anggaran pekerjaan proyek tersebut mencapai Rp2,25 triliun.
Namun, seiring berjalannya waktu, tower yang dikerjakan oleh PLN bersama belasan vendor dalam Aspatindo, bertambah menjadi kurang lebih 10 ribu unit.
Baca juga: Erick Thohir Dukung Langkah Kejagung untuk Bersih-Bersih BUMN
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa jajarannya telah melakukan serangkaian penggeledahan di tiga lokasi, termasuk kantor Bukaka. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik.
Selain di kantor Bukaka, penyidik juga menggeledah rumah dan apartemen pribadi milik seseorang berinisial SH. Namun, Supardi enggan menjawab saat dikonfirmasi apakah SH merupakan Direktur Operasional Bukaka, yang sekaligus merangkap Ketua Aspatindo.(OL-11)
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Proyek Bioethanol Glenmore diharapkan dapat membawa manfaat menyeluruh berupa diversifikasi bisnis.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Penangkapan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengaturan eksekusi putusan sengketa lahan.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Setelah diproduksi, minyak mentah bagian milik negara harus diserahkan kepada Pertamina.
Mahsun membandingkan biaya pengangkutan BBM dengan menggunakan terminal BBM OTM dan tidak menggunakan terminal tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved