Mendagri Minta Daerah Aktif Lakukan Monev APBD

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta jajaran inspektorat di daerah aktif melakukan  monitoring dan evaluasi (monev) realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Upaya ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Daerah (Sekda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Realiasi belanja daerah harus diusahakan naik secara konsisten. 

Tito pun berpesan jangan sampai realisasi belanja hanya dihabiskan pada tiga bulan terakhir tahun anggaran. “Realisasi belanja upayakan trennya itu naik konsisten, tidak eksponensial," jelas Tito, Rabu (27/7).

Baca juga: Sri Mulyani: Serapan Anggaran PC-PEN Sangat Lambat

"Artinya tidak melengkung. Jangan tiga bulan pertama kecil, tiga bulan kedua kecil, tiga bulan ketiga kecil, lalu tiga bulan terakhir langsung  menanjak tajam sekali,” imbuhnya.

Jajaran inspektorat di daerah, lanjut dia, perlu memberi masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang realisasi belanjanya masih rendah. Inspektorat diminta mendalami penyebab rendahnya realisasi belanja, sehingga dapat mendukung upaya mengatasi persoalan.

Menurut Tito, realisasi belanja daerah penting dan menjadi atensi Presiden Joko Widodo. Pasalnya, realisasi belanja pemerintah termasuk APBD, merupakan bagian dari faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Baca juga: Presiden: Jangan Pakai APBN, APBD untuk Beli Barang Impor

Melalui realiasi belanja daerah, jumlah peredaran uang di tengah masyarakat akan meningkat. Sehingga, berdampak terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga. “Daya beli masyarakat sangat ditentukan dengan adanya aktivitas ekonomi," katanya. 

"Baik ekonomi yang didorong oleh pemerintah, maupun yang didorong oleh swasta. Yang didorong oleh pemerintah adalah realisasi belanja pemerintah, realisasi APBD, berikut APBN,” sambung Tito.

Realisasi belanja juga diharapkan menstimulus sektor swasta yang perekonomiannya sempat terpuruk akibat pandemi covid-19. Ini termasuk mendukung pelaku UMKM. Pihaknya pun mengimbau pemerintah daerah mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI).(OL-11)