Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Sri Mulyani: Serapan Anggaran PC-PEN Sangat Lambat

M. Ilham Ramadhan Avisena
23/6/2022 19:05
Sri Mulyani: Serapan Anggaran PC-PEN Sangat Lambat
Menteri Keuangan, Sri Mulyani.(ANTARA)

HINGGA 17 Juni 2022 serapan anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) baru sebesar Rp113,5 triliun, atau 24,9% dari pagu Rp455,6 triliun. Rendahnya realisasi penyerapan belanja program ini menjadi sorotan lantaran sudah berjalan selama enam bulan. 

"PC-PEN (serapannya) masih sangat lambat. Kalau dibandingkan dengan belanja pusat, ini lebih rendah. Ini menggambarkan bahwa sisi belanja masih belum perform dari PC-PEN, daerah, maupun belanja K/L," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Kamis (23/6). 

Baca juga: Menkeu : APBN Mei 2022 Surplus Rp132,2 Triliun

Dia memerinci, realisasi belanja anggaran di bidang kesehatan baru Rp27,6 triliun, atau 22,5% dari pagu Rp122,5 triliun. Dana itu digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp20,3 triliun; insentif tenaga kesehatan Rp2 triliun; pengadaan vaksin Rp1,6 triliun; insentif perpajakan kesehatan Rp1,2 triliun; dan dana desa untuk penanganan covid-19 Rp2,5 triliun. 

Lalu, realisasi anggaran pada bidang pemulihan ekonomi baru mencapai Rp28,8 triliun, atau 16,2% dari pagu sebesar Rp178,32 triliun. Dana itu digunakan untuk program padat karya Rp5,5 triliun; pariwisata dan ekonomi kreatif Rp0,9 triliun; ketahanan pangan Rp6 triliun; ICT Rp1,6 triliun; kawasan industri Rp0,6 triliun; dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan (IJP) Rp8,23 triliun; dan insentif perpajakan Rp6 triliun. 

Sedangkan serapan anggaran di bidang perlindungan sosial tercatat sebesar Rp57 triliun, atau 36,9% dari pagu Rp154,76 triliun. Penggunaan anggaran di bidang tersebut yakni, program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Rp14,35 triliun; Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM Rp18,9 triliun; BLT minyak goreng Rp7,2 triliun; BLT Desa Rp10,9 triliun; BLT pedagang kaki lima Rp1,3 triliun; dan Kartu Prakerja Rp4,4 triliun. 

"Untuk perlindungan masyarakat relatif tinggi, ini seiring dengan pemerintah mencoba memberikan bantalan sosial lebih cepat dan lebih tinggi pada masyarakat dengan guncangan harga-harga yang meningkat," kata Sri Mulyani. (OL-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Astri Novaria
Berita Lainnya