Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
HINGGA 17 Juni 2022 serapan anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) baru sebesar Rp113,5 triliun, atau 24,9% dari pagu Rp455,6 triliun. Rendahnya realisasi penyerapan belanja program ini menjadi sorotan lantaran sudah berjalan selama enam bulan.
"PC-PEN (serapannya) masih sangat lambat. Kalau dibandingkan dengan belanja pusat, ini lebih rendah. Ini menggambarkan bahwa sisi belanja masih belum perform dari PC-PEN, daerah, maupun belanja K/L," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Kamis (23/6).
Baca juga: Menkeu : APBN Mei 2022 Surplus Rp132,2 Triliun
Dia memerinci, realisasi belanja anggaran di bidang kesehatan baru Rp27,6 triliun, atau 22,5% dari pagu Rp122,5 triliun. Dana itu digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp20,3 triliun; insentif tenaga kesehatan Rp2 triliun; pengadaan vaksin Rp1,6 triliun; insentif perpajakan kesehatan Rp1,2 triliun; dan dana desa untuk penanganan covid-19 Rp2,5 triliun.
Lalu, realisasi anggaran pada bidang pemulihan ekonomi baru mencapai Rp28,8 triliun, atau 16,2% dari pagu sebesar Rp178,32 triliun. Dana itu digunakan untuk program padat karya Rp5,5 triliun; pariwisata dan ekonomi kreatif Rp0,9 triliun; ketahanan pangan Rp6 triliun; ICT Rp1,6 triliun; kawasan industri Rp0,6 triliun; dukungan UMKM berupa subsidi bunga dan imbal jasa penjaminan (IJP) Rp8,23 triliun; dan insentif perpajakan Rp6 triliun.
Sedangkan serapan anggaran di bidang perlindungan sosial tercatat sebesar Rp57 triliun, atau 36,9% dari pagu Rp154,76 triliun. Penggunaan anggaran di bidang tersebut yakni, program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Rp14,35 triliun; Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM Rp18,9 triliun; BLT minyak goreng Rp7,2 triliun; BLT Desa Rp10,9 triliun; BLT pedagang kaki lima Rp1,3 triliun; dan Kartu Prakerja Rp4,4 triliun.
"Untuk perlindungan masyarakat relatif tinggi, ini seiring dengan pemerintah mencoba memberikan bantalan sosial lebih cepat dan lebih tinggi pada masyarakat dengan guncangan harga-harga yang meningkat," kata Sri Mulyani. (OL-6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved