Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan kinerja positif. Sebab pada Mei 2022 terjadi surplus anggaran sebesar Rp132,2 triliun, atau 0,74% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sampai Mei ini kita masih positif. Kalau dilihat dari persentase terhadap PDB, ini kita surplus 0,74% dari PDB. (Sedangkan Mei) tahun lalu kita sudah defisit 1,29% dari PDB," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Kamis (23/6).
Surplus anggaran itu didorong oleh kinerja pendapatan negara yang disebut cukup baik. Bendahara Negara berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp1.070,4 triliun, atau 58% dari target APBN. Angka tersebut mengalami pertumbuhan 47,3% dari realisasi periode yang sama tahun lalu yakni Rp726,5 triliun.
Tumbuh tingginya pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak yang tercatat Rp705,8 triliun, atau 55,8% dari target APBN sebesar Rp1.265 triliun. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai Rp140,3 triliun, atau 57,3% dari target. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp224,1 triliun, 66,8% dari target.
"Jadi kalau kita lihat, di dalam pertumbuhan tahun lalu, pajak itu tahun lalu sudah tumbuh 3,4%, sekarang tumbuhnya 53%. Bea cukai tahun lalu tumbuh 21,6% dan tahun ini lebih tinggi jadi 41,3%. PNBP juga demikian. Jadi dari sisi penerimaan kita mengalami upsize yang cukup signifikan," jelas Sri Mulyani.
Dia menerangkan, postur pendapatan negara tersebut belum mencerminkan kemungkinan bertambahnya penerimaan negara. Pemerintah sedianya telah mendapat persetujuan DPR untuk mengubah postur APBN, di mana pendapatan negara diperkirakan akan bertambah Rp420 triliun.
Perubahan postur tersebut menyusul kondisi perekonomian nasional yang terus berada dalam koridor pemulihan, naiknya harga-harga komoditas global, dan dicabutnya sejumlah insentif perpajakan.
Sedangkan dari sisi belanja, lanjut Sri Mulyani, realisasi hingga Mei 2022 tercatat sebesar Rp938,2 triliun, atau 34,6% dari target Rp2.714,2 triliun. Kinerja belanja ini mengalami pertumbuhan negatif 0,8% dibanding capaian Mei 2021 yang sebesar Rp945,7 triliun.
Baca juga : Hingga Mei, Pemerintah telah Salurkan Subsidi Rp75,3 Triliun
Turunnya pertumbuhan kinerja belanja diakibatkan oleh menurunnya pertumbuhan penyaluran di beberapa komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tercatat tumbuh minus 4,6% dari Rp298 triliun di Mei 2021 menjadi Rp284,3 triliun pada Mei 2022.
"Ini karena beberapa item di TKDD seperti DBH, DAK Fisik, DAK non fisik, DID semua mengalami kontraksi dalam walau DAU naik," jelas Sri Mulyani.
Adapun realisasi belanja pemerintah pusat tercatat mengalami pertumbuhan 1% dari Rp647,6 triliun di Mei 2021 menjadi Rp653,9 triliun pada Mei 2022. Realisasi belanja itu setara 33,6% dari target sebesar Rp1.944,5 triliun.
Sama seperti postur pendapatan, pemerintah dan DPR juga sepakat mengubah postur belanja untuk menambah subsidi dan kompensasi. Diperkirakan penambahan belanja itu akan mencapai Rp380 triliun. Penambahan ditujukan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga-harga di tingkat global.
Dengan kinerja pendapatan serta belanja itu, maka keseimbangan primer APBN mengalami surplus Rp298,9 triliun. ]
"Ini adalah pembalikan yang sungguh sangat luar biasa. Tahun lalu primary balance kita minus Rp67,4 triliun, sekarang positif Rp298,9 triliun. Itu membalik lebih dari Rp300 triliun. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk menjaga momentum konsolidasi fiskal kita," terang Sri Mulyani.
Berbagai capaian APBN Mei 2022 tersebut mendorong keyakinan pemerintah untuk bisa menekan defisit anggaran hingga akhir tahun.
"Kalau dilihat dari situasi Mei yang masih surplus, kita berharap pada akhir tahun defisitnya tidak akan sebesar angka tersebut, akan bisa diturunkan secara signifikan. Ini menggambarkan kesehatan dari APBN akan mulai kita pulihkan," pungkas Sri Mulyani. (OL-7)
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved