Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan kinerja positif. Sebab pada Mei 2022 terjadi surplus anggaran sebesar Rp132,2 triliun, atau 0,74% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sampai Mei ini kita masih positif. Kalau dilihat dari persentase terhadap PDB, ini kita surplus 0,74% dari PDB. (Sedangkan Mei) tahun lalu kita sudah defisit 1,29% dari PDB," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Kamis (23/6).
Surplus anggaran itu didorong oleh kinerja pendapatan negara yang disebut cukup baik. Bendahara Negara berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp1.070,4 triliun, atau 58% dari target APBN. Angka tersebut mengalami pertumbuhan 47,3% dari realisasi periode yang sama tahun lalu yakni Rp726,5 triliun.
Tumbuh tingginya pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak yang tercatat Rp705,8 triliun, atau 55,8% dari target APBN sebesar Rp1.265 triliun. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai Rp140,3 triliun, atau 57,3% dari target. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp224,1 triliun, 66,8% dari target.
"Jadi kalau kita lihat, di dalam pertumbuhan tahun lalu, pajak itu tahun lalu sudah tumbuh 3,4%, sekarang tumbuhnya 53%. Bea cukai tahun lalu tumbuh 21,6% dan tahun ini lebih tinggi jadi 41,3%. PNBP juga demikian. Jadi dari sisi penerimaan kita mengalami upsize yang cukup signifikan," jelas Sri Mulyani.
Dia menerangkan, postur pendapatan negara tersebut belum mencerminkan kemungkinan bertambahnya penerimaan negara. Pemerintah sedianya telah mendapat persetujuan DPR untuk mengubah postur APBN, di mana pendapatan negara diperkirakan akan bertambah Rp420 triliun.
Perubahan postur tersebut menyusul kondisi perekonomian nasional yang terus berada dalam koridor pemulihan, naiknya harga-harga komoditas global, dan dicabutnya sejumlah insentif perpajakan.
Sedangkan dari sisi belanja, lanjut Sri Mulyani, realisasi hingga Mei 2022 tercatat sebesar Rp938,2 triliun, atau 34,6% dari target Rp2.714,2 triliun. Kinerja belanja ini mengalami pertumbuhan negatif 0,8% dibanding capaian Mei 2021 yang sebesar Rp945,7 triliun.
Baca juga : Hingga Mei, Pemerintah telah Salurkan Subsidi Rp75,3 Triliun
Turunnya pertumbuhan kinerja belanja diakibatkan oleh menurunnya pertumbuhan penyaluran di beberapa komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tercatat tumbuh minus 4,6% dari Rp298 triliun di Mei 2021 menjadi Rp284,3 triliun pada Mei 2022.
"Ini karena beberapa item di TKDD seperti DBH, DAK Fisik, DAK non fisik, DID semua mengalami kontraksi dalam walau DAU naik," jelas Sri Mulyani.
Adapun realisasi belanja pemerintah pusat tercatat mengalami pertumbuhan 1% dari Rp647,6 triliun di Mei 2021 menjadi Rp653,9 triliun pada Mei 2022. Realisasi belanja itu setara 33,6% dari target sebesar Rp1.944,5 triliun.
Sama seperti postur pendapatan, pemerintah dan DPR juga sepakat mengubah postur belanja untuk menambah subsidi dan kompensasi. Diperkirakan penambahan belanja itu akan mencapai Rp380 triliun. Penambahan ditujukan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga-harga di tingkat global.
Dengan kinerja pendapatan serta belanja itu, maka keseimbangan primer APBN mengalami surplus Rp298,9 triliun. ]
"Ini adalah pembalikan yang sungguh sangat luar biasa. Tahun lalu primary balance kita minus Rp67,4 triliun, sekarang positif Rp298,9 triliun. Itu membalik lebih dari Rp300 triliun. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk menjaga momentum konsolidasi fiskal kita," terang Sri Mulyani.
Berbagai capaian APBN Mei 2022 tersebut mendorong keyakinan pemerintah untuk bisa menekan defisit anggaran hingga akhir tahun.
"Kalau dilihat dari situasi Mei yang masih surplus, kita berharap pada akhir tahun defisitnya tidak akan sebesar angka tersebut, akan bisa diturunkan secara signifikan. Ini menggambarkan kesehatan dari APBN akan mulai kita pulihkan," pungkas Sri Mulyani. (OL-7)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved