Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan kinerja positif. Sebab pada Mei 2022 terjadi surplus anggaran sebesar Rp132,2 triliun, atau 0,74% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Sampai Mei ini kita masih positif. Kalau dilihat dari persentase terhadap PDB, ini kita surplus 0,74% dari PDB. (Sedangkan Mei) tahun lalu kita sudah defisit 1,29% dari PDB," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers, Kamis (23/6).
Surplus anggaran itu didorong oleh kinerja pendapatan negara yang disebut cukup baik. Bendahara Negara berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp1.070,4 triliun, atau 58% dari target APBN. Angka tersebut mengalami pertumbuhan 47,3% dari realisasi periode yang sama tahun lalu yakni Rp726,5 triliun.
Tumbuh tingginya pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak yang tercatat Rp705,8 triliun, atau 55,8% dari target APBN sebesar Rp1.265 triliun. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai Rp140,3 triliun, atau 57,3% dari target. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp224,1 triliun, 66,8% dari target.
"Jadi kalau kita lihat, di dalam pertumbuhan tahun lalu, pajak itu tahun lalu sudah tumbuh 3,4%, sekarang tumbuhnya 53%. Bea cukai tahun lalu tumbuh 21,6% dan tahun ini lebih tinggi jadi 41,3%. PNBP juga demikian. Jadi dari sisi penerimaan kita mengalami upsize yang cukup signifikan," jelas Sri Mulyani.
Dia menerangkan, postur pendapatan negara tersebut belum mencerminkan kemungkinan bertambahnya penerimaan negara. Pemerintah sedianya telah mendapat persetujuan DPR untuk mengubah postur APBN, di mana pendapatan negara diperkirakan akan bertambah Rp420 triliun.
Perubahan postur tersebut menyusul kondisi perekonomian nasional yang terus berada dalam koridor pemulihan, naiknya harga-harga komoditas global, dan dicabutnya sejumlah insentif perpajakan.
Sedangkan dari sisi belanja, lanjut Sri Mulyani, realisasi hingga Mei 2022 tercatat sebesar Rp938,2 triliun, atau 34,6% dari target Rp2.714,2 triliun. Kinerja belanja ini mengalami pertumbuhan negatif 0,8% dibanding capaian Mei 2021 yang sebesar Rp945,7 triliun.
Baca juga : Hingga Mei, Pemerintah telah Salurkan Subsidi Rp75,3 Triliun
Turunnya pertumbuhan kinerja belanja diakibatkan oleh menurunnya pertumbuhan penyaluran di beberapa komponen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tercatat tumbuh minus 4,6% dari Rp298 triliun di Mei 2021 menjadi Rp284,3 triliun pada Mei 2022.
"Ini karena beberapa item di TKDD seperti DBH, DAK Fisik, DAK non fisik, DID semua mengalami kontraksi dalam walau DAU naik," jelas Sri Mulyani.
Adapun realisasi belanja pemerintah pusat tercatat mengalami pertumbuhan 1% dari Rp647,6 triliun di Mei 2021 menjadi Rp653,9 triliun pada Mei 2022. Realisasi belanja itu setara 33,6% dari target sebesar Rp1.944,5 triliun.
Sama seperti postur pendapatan, pemerintah dan DPR juga sepakat mengubah postur belanja untuk menambah subsidi dan kompensasi. Diperkirakan penambahan belanja itu akan mencapai Rp380 triliun. Penambahan ditujukan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga-harga di tingkat global.
Dengan kinerja pendapatan serta belanja itu, maka keseimbangan primer APBN mengalami surplus Rp298,9 triliun. ]
"Ini adalah pembalikan yang sungguh sangat luar biasa. Tahun lalu primary balance kita minus Rp67,4 triliun, sekarang positif Rp298,9 triliun. Itu membalik lebih dari Rp300 triliun. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk menjaga momentum konsolidasi fiskal kita," terang Sri Mulyani.
Berbagai capaian APBN Mei 2022 tersebut mendorong keyakinan pemerintah untuk bisa menekan defisit anggaran hingga akhir tahun.
"Kalau dilihat dari situasi Mei yang masih surplus, kita berharap pada akhir tahun defisitnya tidak akan sebesar angka tersebut, akan bisa diturunkan secara signifikan. Ini menggambarkan kesehatan dari APBN akan mulai kita pulihkan," pungkas Sri Mulyani. (OL-7)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved