Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah menyalurkan subsidi untuk masyarakat hingga Rp75,3 triliun sampai akhir Mei 2022 atau meningkat dari penyaluran subsidi sepanjang Januari-Mei 2021 yang sebesar Rp56,5 triliun.
"Jadi lebih dari Rp75,3 triliun yang merupakan pembayaran subsidi dan kompensasi atau kurang bayar. Kalau kita lihat selain perbedaan harga yang meningkat, volume juga menaik," kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers daring APBN KiTa periode Juni 2022 yang dipantau di Jakarta, Kamis (23/6), seperti dilansir Antara.
Adapun pemerintah mensubsidi penggunaan bahan bakar minyak berupa solar dan minyak tanah hingga 5,6 juta kiloliter atau meningkat dari jumlah sebelumnya yang mencapai 5,0 juta kiloliter.
LPG 3 kilogram yang disubsidi hingga 31 Mei 2022 mencapai 2,5 juta metrik ton atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,4 juta metrik ton.
Baca juga: Menkeu: Penerimaan Pajak Capai Rp705,82 T per Mei 2022
Begitu pula subsidi untuk listrik naik dari 37,4 juta pelanggan menjadi 38,4 juta pelanggan pada 2022, pupuk dari 3,1 juta ton menjadi 3,5 juta ton, dan perumahan yang disubsidi naik dari 28,2 ribu unit menjadi 46,0n ribu unit.
"Ini yang menggambarkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sebagai shock absorber (peredam kejut). Jumlah kebutuhan masyarakat meningkat, harga tinggi, namun tidak dilakukan perubahan harga, ini menjadi dominasi tema APBN 2022 dimana APBN melakukan shock absorber," terang Menkeu Sri Mulyani.
Sebelumnya Badan Anggaran DPR RI juga telah menyepakati penambahan anggaran kompensasi sebesar Rp275 triliun sehingga total kompensasi yang akan disalurkan di 2022 menjadi Rp293,5 triliun.
"Ini angka yang sangat besar untuk kompensasi barang-barang yang di luar negeri mengalami kenaikan, tapi di dalam negeri jadi tidak mengalami kenaikan," ucap Sri Mulyani. (A-2)
Bahkan sempat direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan prosedur penunjukan sesuai pedoman pengadaan Pertamina.
Hukum seharusnya berfungsi sebagai tools of justice, alat untuk menegakkan keadilan, bukan berubah menjadi tools of politics demi memperoleh dukungan masyarakat.
WAKIL Menteri ESDM periode 2016-2019 Arcandra Tahar mengatakan, Indonesia tetap memerlukan impor kilang dan BBM pada 2018, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan kilang.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
Di Provinsi Aceh, dari total 156 SPBU, sebanyak 151 SPBU atau sekitar 97% telah kembali beroperasi.
Anggapan bahwa mengisi bensin di siang hari mendapatkan volume lebih sedikit ketimbang di malam hari memang memiliki landasan ilmiah, namun dampaknya tidaklah signifikan.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved